benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Upaya menggerakkan perekonomian desa melalui koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari total 411 koperasi yang telah dibentuk, hingga kini belum seluruhnya dapat beroperasi optimal.
Hal ini disampaikan Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hasriyani bahwa realitas di lapangan tidak mudah. Koperasi desa dinilai memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding koperasi reguler. Bahkan koperasi yang sudah lama berjalan pun masih banyak yang belum sejalan dengan roh dan cita-cita koperasi itu sendiri.
“Apalagi koperasi yang berada di desa-desa. Itu tentu butuh pemahaman, pendampingan, dan dukungan yang lebih intens,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Hasriyani mengungkapkan, saat ini, operasional koperasi desa diperkirakan belum mencapai 50 persen. Kendala utama yang dihadapi adalah persoalan permodalan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Di Kota Tarakan koperasi percontohan sempat dimock-up masih berupaya mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). meski menjadi pionir, koperasi tersebut juga mengalami kesulitan.
Sementara, Pasokan beras dari Bulog menjadi salah satu penopang kegiatan usaha koperasi, meski ruang keuntungan dinilai terbatas karena harga jual yang sudah ditetapkan secara flat.
“Dari sisi keuntungan memang terbatas, tapi kami tetap mensuport apapun kondisinya,” ungkapnya.
Ia berharap dana dekonsentrasi dari kementerian tetap dialokasikan ke daerah, agar dapat digunakan untuk penguatan koperasi, Di sisi lain, keterbatasan anggaran OPD saat ini membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas.
Menurutnya, peran pemerintah desa (Pemdes) dinilai sangat krusial. Mengingat koperasi berada di desa, sinergi antara Pemdes, tenaga pendamping desa, dan pendamping koperasi menjadi kunci agar koperasi dapat berjalan sesuai tujuan pemberdayaan.
Sebutnya, terkait permodalan, skema pembiayaan dialihkan melalui Danantara dan PT Agrinas. Pendanaan tersebut disalurkan berdasarkan proposal bisnis koperasi, dengan pendampingan dari Business Assistant (BA).
“Tidak bisa asal mengusulkan anggaran. Harus jelas unit usaha yang dijalankan dan peruntukan dananya,” tegasnya.
Pemerintah berharap dengan penguatan pendampingan dan kolaborasi lintas sektor, koperasi desa benar-benar dapat tumbuh, mandiri, dan menjadi penggerak ekonomi rakyat.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
