benuanta.co.id, TANJUNG SELOR– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Program SKALA dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Pemerintah Australia menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi (PPC) SKALA Kaltara 2025-2026 di Hotel Luminor Tanjung Selor.
Pertemuan ini meninjau kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja SKALA 2024-2025 sekaligus mempersiapkan Mid-Term Review (MTR) Fase 1 Program SKALA yang akan berlangsung pada Desember 2025-Maret 2026.
Pertemuan dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymart Sijabat, SKM., M.AP, mewakili Sekretaris Daerah selaku Ketua Komite Program dan dihadiri oleh 42 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, BPS Kaltara, Perwakilan Akademisi dan perwakilan jaringan masyarakat sipil.
la menegaskan, dukungan SKALA membantu Kaltara memperbaiki tata kelola keuangan daerah, pemanfaatan data, serta pengarusutamaan kelompok rentan dalam pembangunan. Dari pihak Pemerintah Australia, hadir Nunuk Rahayu dari Unit Desentralisasi dan Tata Kelola Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia.
la menyampaikan, hasil review internal menunjukkan capaian sangat baik di Kaltara. Namun waktu Fase 1 SKALA yang berakhir pada 2026 menuntut fokus dan prioritas yang jelas agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Secara Daring, Yeni Febriyani, Kepala Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum, Bappenas, menekankan pentingnya PPC sebagai forum strategis, bukan sekadar agenda rutin. Menurutnya, penguatan tata kelola, data, dan kapasitas pemerintah daerah harus berujung pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan melalui layanan dasar yang lebih adil di wilayah tertinggal seperti Kaltara.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kaltara, Bertius, S.Hut, menyampaikan, selama kurang lebih 3 tahun program SKALA memberikan bantuan teknis, beberapa capaian utama SKALA di Kaltara, antara lain:
- Inovasi PAD inklusif, termasuk penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) dan program SADAR BENUANTA yang memberi keringanan pajak bagi penyandang disabilitas.
- Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga mengantarkan Kaltara meraih SPM Award sebagai salah satu dari 5 provinsi terbaik nasional.
- Pengembangan Portal Satu Data “E-DataKU Sidara Cantik 2.9” yang kini memuat data lintas perangkat daerah dan terhubung dengan portal nasional.
- Kemajuan regulasi disabilitas dan pengarusutamaan gender, termasuk Perda Disabilitas dan proses penyusunan RAD-PKG 2025-2029, serta pelaksanaan Musrenbang Inklusif ‘Mentari Kaltara’, yang kemudian diapresiasi secara nasional dengan diraihnya Anugerah Prakarsa Inklusi tahun 2025 dari Komisi Nasional Disabilitas.
Seluruh capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah yang diwakili oleh organisasi perangkat daerah teknis, mitra strategis seperti BPS,aAkademisi serta perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dalam upaya-upaya yang tetus menerus tanpa lelah mencari terobosan inovatif dalam upaya pemenuhan layanan dasar yang lebih baik.
Meski capaian cukup kuat, pertemuan juga menyoroti beberapa tantangan utama, seperti ruang fiskal yang semakin sempit, perlunya peningkatan kualitas belanja layanan dasar, pemanfaatan data yang lebih optimal untuk penargetan program, serta kebutuhan refocusing rencana kerja agar selaras dengan prioritas nasional dan waktu Fase 1 SKALA yang terbatas.
Para pihak sepakat untuk menajamkan kembali rencana kerja SKALA di Kaltara, memperkuat inovasi PAD, Satu Data, SPM, dan kebijakan inklusif sebagai fondasi menuju Mid-Term Review dan fase lanjutan Program SKALA. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
