benuanta.co.id, BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini berhasil menuntaskan fasilitas air bersih bagi 34 kepala keluarga yang tinggal di pedalaman Bumi Batiwakkal.
Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sejak tahun 2023 lalu, telah beroperasi dan sudah mengalirkan air bersih hingga ke rumah-rumah penduduk.
Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Decty Toge Manduli, menjelaskan, pembangunan SPAM Mapulu dimulai tahun 2024 ini.
“Sekitar bulan April dan sekarang sudah bisa mengalir ke rumah warga, tinggal penyempurnaan dan target untuk sekitar 35 rumah warga bisa tuntas,” ungkapnya Senin (1/7/2024).
Adapun besar anggaran yang dianggarkan sekitar Rp 1,6 miliar. Untuk biaya operasional sendiri, kata Decty, akan dibahas nanti setelah ada perkumpulan kampung (perkam) untuk penentuan tarif.
“Itu nanti dibahas setelah ada perkamnya untuk penentuan tarif, kalau dilaksanakan dengan baik pengelolaanya, pasti bisa. Apalagi ini menggunakan tenaga surya (PLTS), bukan solar,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan, untuk rencana ke depan, semua kampung yang belum mempunyai sarana air bersih akan pihaknya programkan.
“Harapan kami semua sarana air bersih yang telah kami buat di kampung-kampung dapat dikelola dengan baik, sehingga bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan pendapan asli kampung bila dikelola oleh BUMK,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, menjelaskan, untuk pengelolaan soal SPAM di seluruh kampung ini, ada yang sudah berjalan dan ada juga yang belum berjalan.
“Yang belum berjalan ini karena belum terbangunnya insfrastruktur, itu nanti kita akan koordinasikan terus,” bebernya.
Diakuinya, saat ini pihaknya mengupayakan pengelolaan SPAM di kampung-kampung yang memang belum memiliki ketersediaan air bersih.
“Kami punya semacam paspos, yang di dalamnya ada Bapeda, DPMK, DPUPR dan PDAM. Nah, paspos inilah yang mengupayakan kampung-kampung yang belum tersedia air bersih,” tuturnya.
Selanjutnya, untuk kampung-kampung yang sudah ada fasilitas airnya, pihaknya akan upayakan untuk pengelolaannya.
“Arahan dari kita pengelolaanya itu melalui Bumdes atau lembaga yang ditunjuk oleh Desa. Kemudian, kampung atau desa ini lah yang nanti akan ada pendampingan dari DPUPR dan PDAM,” imbuhnya.
Adapun pendampingan tersebut akan di agendakan setiap 3 atau 6 bulan sekali, tergantung kesepakatan kampung nantinya.
“Mereka nanti ke Tanjung Redeb untuk memonitoring itu, jadi disitulah secara operasional kita akan bimbing,” jelasnya.
Pendampingan secara teknis dilakukan oleh PDAM dan DPUPR, secara keuangan dan hubungan kepelangganan itu di PDAM yang menanganinya.
“Insyaallah nanti Juli atau Agustus ini akan kita adakan pertemuan lagi dengan pengelola-pengelola di tingkat kampung,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Yogi Wibawa
