benuanta.co.id, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) dan Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan memenuhi undangan rapat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) guna membahas masalah lahan masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Kota Tarakan.
Rapat digelar pada Kamis, 2 Mei 2024 di Ruang Rapat Nakula, Kemenko Polhukam, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin Menko Polhukam RI, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto. Hadir juga dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terkait hal tersebut, Gubernur Kaltara, Dr HC Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah lahan tersebut.
“Yang memang sudah lama jadi PR kita bersama (masalah lahan). Kita mencari solusi, jalan bersama, win-win solution untuk penyelesaian secara aman, damai masalah pertanahan di Kota Tarakan,” ujarnya.
Disinggung mengenai presentase lahan yang bermasalah antar masyarakat dan TNI AL, ia belum mengetahui secara pasti jumlah lahan yang bersengketa.
“Kalau presentase saya tidak tahu betul. Saya takut salah jawab, yang jelas masih ada beberapa masalah-masalah tanah di Kota Tarakan ini,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan, Menko Polhukam menyampaikan 3 prinsif penyelesaian masalah lahan tersebut. Yakni TNI AL dapat menggunakan lahan untuk mempertahankan kemanan negara, masyarakat masih bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam lahan tersebut, dan terakhir keputusan yang diambil tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
Terkait hal tersebut, Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan membenarkan adanya undangan rapat koordinasi dari Kemen Polhukam RI untuk membahas penyelesaian masalah lahan di Wilayah Kota Tarakan.
“Iya, saya bersama pak Gubernur memenuhi undangan Kemen Polhukam RI bahas masalah lahan,” jelasnya.
“Kan masih ada beberapa lahan kita di Tarakan yang bermasalah. Makanya kita mau bertemu Menteri Polhukam RI untuk cari jalan keluarnya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Nicky Saputra
