Musrenbang Inklusi Wujudkan Pembangunan yang Berkeadilan

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusi tahun 2024 sudah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara belum lama ini. Kegiatan tersebut mengusung tema Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Untuk Kalimantan Utara yang Sejahtera dan Berkeadilan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, Wahyuni Nuzband menjelaskan, Musrenbang Inklusi merupakan sebuah inovasi yang didorong pihaknya bersama dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia bernama SKALA.

Dia mengungkapkan, kegiatan Musrenbang pada dasarnya sudah dilaksanakan setiap tahun dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Namun demikian, selama ini ruang dan kesempatan bagi para perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam menyuarakan aspirasinya masih kurang.

Baca Juga :  Turunkan Stunting, DP3AP2KB Kaltara Jalin Kerja Sama dengan Kemenag

“Melalui Musrenbang Inklusi, kami berupaya usulan dan yang menjadi keluhan dari mereka bisa lebih terfasilitasi,” kata Wahyuni, Kamis (2/5/2024).

Lanjutnya, poin penting dari kegiatan ini terletak pada tindaklanjut dari setiap usulan yang disampaikan. Oleh sebab itu, pihaknya berharap ada dukungan dari lintas stakeholder untuk memfasilitasinya.

“Poin Musrenbang inklusi bukan pada saat hari pelaksanaan, tapi bagaimana kita menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh para teman teman perwakilan,” paparnya.

Baca Juga :  Turunkan Stunting, DP3AP2KB Kaltara Jalin Kerja Sama dengan Kemenag

Wahyuni akan berupaya agar Musrenbang Inklusi tidak hanya sekadar kegiatan seremonial. Hal tersebut juga menjadi penekanan yang disampaikan para perwakilan kelompok masyarakat.

“Mereka sudah menyampaikan agar jangan sampai berhenti di Musrenbang saja, jangan sampai hanya seremonial dan tidak dilanjutkan,” jelasnya.

Pelaksanaan Musrenbang Inklusi sudah dirancang sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga :  Turunkan Stunting, DP3AP2KB Kaltara Jalin Kerja Sama dengan Kemenag

“Momennya sudah pas, tinggal bagaimana usulan ini bisa diakomodir dan mendapat ruang,” pungkasnya.(adv)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Ramli

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2920 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *