benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, Wahyuni Nuzband mengatakan, pihaknya akan menyusun roadmap tentang penguatan layanan pemenuhan hak anak dan pencegahan perkawinan anak.
Dia menjelaskan, penyusunan roadmap menjadi tindak lanjut Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak. Dokumen Pakta integritas ditandatangani di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan belum lama ini.
Laporan tindaklanjut akan disampaikan pada Bulan Oktober 2024. Wahyuni berharap stakeholder terkait senantiasa mau berkontribusi dan memberikan dukungan.
“Setelah pakta integritas soal pencegahan perkawinan anak dan penguatan layanan pemenuhan hak anak ditandatangani, sekarang kita harus menyusun apa saja bisa dilakukan, kami perlu menyusun roadmap untuk itu,” kata Wahyuni (22/4/2024)
Sebelumnya, instansi yang menandatangani Pakta Integritas antara lain DP3AP2KB) Kaltara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan sejumlah jajaran pemerintah kabupaten/kota dan satuan kerja (satker) instansi vertikal di Kaltara.
penandatanganan pakta integritas ini sebagai wujud upaya dan komitmen Pemerintah dalam mengurangi tingkat perkawinan dini anak, serta bentuk keseriusan dalam melindungi hak anak di Kaltara. Upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak memerlukan upaya yang menyatukan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara.
“Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
