benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Aanak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, Wahyuni Nuzband mengatakan, penurunan stunting harus menjadi komitmen bersama. Mulai dari jenjang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
“Dengan kuatnya komitmen untuk menurunkan stunting, kita bisa memiliki generasi gemilang untuk membangun Kalimantan Utara dan Indonesia,” jelasnya. (9/4).
Lanjut dia, Pemprov Kaltara memiliki visi berubah, maju dan sejahtera. Hal itu perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dengan tidak terjadi stunting pada anak – anak sejak dini.
“Kita tidak bisa mewujudkan berubah, maju dan sejahtera jika banyak anak-anak yang stunting. Jadi memang penting kampanye ini terus dilakukan. Harapannya kesadaran dan pemahaman masyarakat bisa meningkat,” kata Wahyuni.
Dia berharap masyarakat memahami jika stunting mengancam masa depan anak ke depan. Mengingat stunting menyebabkan fisik pendek, kemampuan intelektual rendah dan kegemukan tidak normal di bagian perut.
Sebagaimana diketahui, terdapat 1.743 kader pendamping keluarga yang bertugas di Kaltara dalam koordinasi BKKBN RI. Jumlah ini dinilai cukup besar dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Kader pendamping keluarga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada pasangan yang hendak menikah, ibu hamil dan balita atau anak di bawah lima tahun. Secara detail, terdapat sekitar 4.200 warga yang menikah setiap tahunnya sehingga diasumsikan setiap pendamping mendampingi 4 orang dalam satu tahun.
Sementara itu, ada sekitar 9 ribu sampai 10 ribu kelahiran setiap tahun di Kaltara. Dengan kata lain, setiap pendamping akan mendampingi 5 ibu hamil. Adapun ada sekitar 20 ribu balita yang ada di Kaltara saat ini. Dengan jumlah pendamping 1.743 kader, maka total satu pendamping akan mendampingi 15 sampai 20 orang per tahun.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
