benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil bagian dalam mendukung target 14 persen prevalensi stunting tahun 2024. Target tersebut merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara, Imransyah menjelaskan pihaknya melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) telah melaksanakan acara bertajuk Rembug Stunting di Kabupaten Malinau.
Rembug Stunting bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah, serta mitra kerja strategis dalam peningkatan akses kualitas pelayanan dan pergerakan program percepatan penurunan prevalensi balita stunting.
Pemprov Kaltara menggelontorkan dana percepatan penurunan prevalensi balita stunting sekitar Rp32 miliar untuk melaksanakan 18 program. Di antaranya pemberian makanan tambahan, dokter terbang dan pelaksanaan berbagai intervensi sensitif maupun spesifik.
Pemerintah saat ini juga berupaya terus menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak swasta, akademisi, masyarakat sipil, komunitas dan media, demi tercapainya tujuan bersama yaitu masyarakat kaltara yang berubah, maju dan sejahtera.
Melihat hasil capaian target pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Pemerintah kabupaten/kota disebut optimis mencapai target capaian prevalensi balita stunting 14 persen dan kemiskinan ekstrim 0 persen pada tahun 2024.
Rembug Stunting membahas evaluasi program penurunan prevalensi stunting yang sudah dilaksanakan selama ini. Selanjutnya, dijalin strategi bersama untuk mencapai target 14 persen tersebut.
“InshaAllah Kaltara bisa mencapai itu, target 14 persen prevalensi stunting,” katanya, Kamis (4/42024).
Pemprov Kaltara melalui DP3AP2KB Kaltara dan sejumlah instansi terkait, dipastikan memiliki keseriusan untuk menekan angka prevalensi stunting ini. Keseriusan tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan satuan kerja (satker) pemerintah pusat.
“Target ini kan kebijakan nasional, sehingga dimanapun tetap melaksanakan. Saya rasa kemungkinan nanti angkanya bisa di bawah itu (14 persen),” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
