benuanta.co.id, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) berharap pelaksanaan pencatatan pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara daring melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) di Kaltara dapat berjalan optimal.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kaltara, Dr (HC) Zainal Arifin Paliwang melalui Plh. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kaltara, Burhanuddin saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Simfoni PPA pada Selasa, 16 Juli 2024 kemarin.
Selain itu, berdasarkan Hasil dari pemantauan dan evaluasi yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu menunjukkan masih ada beberapa daerah di Kaltara yang belum melakukan entry data secara aktif dan aktual.
“Oleh karena itu dalam upaya mendapatkan data yang akurat dan valid guna terwujudnya sesuatu data kekerasan nasional maka kita telah melakukan penyelenggaraan dalam bentuk pelatihan simponi BPA yang akan kita laksanakan dalam tiga hari,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).
Lanjutnya, seperti yang diketahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun modusnya. Dengan adanya Simfoni PPA pencatatan dan pelaporan dapat menggambarkan kondisi tingkat kekerasan secara utuh.
Selain itu, hal ini pun disebabkan karena masih kurangnya data di unit pelayanan penanganan korban kekerasan, kurangnya keterlibatan unit layanan yang menangani korban kekerasan dalam menginputan data, serta belum optimalnya mekanisme koordinasi di dalam sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan di unit layanan masing-masing daerah.
“Ketidakakuratan data kekerasan terhadap perempuan dan anak akan menyulitkan kita dalam mengambil keputusan dan kebijakan oleh karena itu dengan upaya kita melakukan pencatatan dan pelaporan terstandar di seluruh Indonesia diharapkan akan dapat memudahkan kita dalam menganalisa data secara komprehensif sebagai bahan pengambilan keputusan baik di tingkat daerah,”jelasnya.
Ia mengakui bimbingan teknis bagi admin dan pengguna Simfoni PPA di tingkat kabupaten maupun kota juga telah beberapadi lakukan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kaltara.
“Semoga melalui kegiatan ini kita dapat meningkatkan komitmen petugas dalam melakukan pengelolaan data sesuai tatalaksana dan mekanisme yang benar. Serta dapat meningkatkan koordinasi pengelolaan data kekerasan antar jejaring di unit pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kaltara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
