benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Tarakan upayakan rute Tarakan ke Surabaya melalui jalur laut menggunakan kapal Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Dalam upaya pengadaan rute tersebut, Pemkot Tarakan saat ini berupaya menjalin komunikasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan (Dirjenhub) guna mempercepat realisasi wacana pengoperasian rute Tarakan-Surabaya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan mengungkapkan hal tersebut dilakukan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat Tarakan khususnya warga Jawa. Saat ini diketahui proporsi warga Jawa yang berada di Tarakan berjumlah 40 persen hingga 50 persen termasuk Kaltara.
Oleh sebab itu, pihaknya berupaya berkomunikasi dengan Pelni, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi langsung membuat surat ke Dirjen Perhubungan.
“Untuk memohon trayek tujuan Tarakan Surabaya yang tentu saja punya dampak positif luar biasa terutama pengendalian inflasi daerah dan kedua mengurai arus mudik,” ujarnya.
Selain karena aspirasi masyarakat ia juga melihat warga Tarakan yang melakukan perjalanan mudik ke luar Kaltara hanya bisa menggunakan transportasi udara dan juga laut. Dibandingkan dengan cost angkutan udara yang cukup tinggi masyarakat banyak yang lebih memilih mudik menggunakan transportasi laut dengan biaya yang cukup murah.
Ia juga membeberkan respons dari pihak Pelni sendiri sangat positif dan menyambut baik rencana tersebut. Saat ini kendala yang harus di hadapi oleh pihaknya adalah keputusan dari penentu kebijakan.
“Dari Dirjen Perhubungan atur kuota kapalnya, regulasinya, kesiapannya. Karena kita memohon, jemput bola memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kita yang mungkin selama tinggal di Tarakan belum ada pernah pulang karena kemampuan ekonominya berbeda-beda,” terangnya.
“Ini kan programnya presiden kita membantu masyarakat supaya biaya transportasi untuk pulang dan kembali terjangkau,” tambahnya.
Tidak hanya itu saja, rute tersebut bisa sekaligus untuk pengangkutan barang pokok begitupun saat dari Tarakan dapat membawa hasil laut ke Surabaya.
Terkait armada, akan berukuran nanti lebih besar. Armada yang dioperasikan bukan yang beroperasi selama ini ada seperti KM Bukit Siguntang dan KM Lambelu.
“Kapalnya baru didatangkan. Mungkin ada yang beroperasi di wilayah lain di Karimun, Jawa, Jakarta mungkin bisa digunakan. Beda dengan KM Siguntang. Lebih besar. Ini kapasitas ribuan,” terangnya.
Ia juga berencana meminta Gubernur Kaltara, Dr HC Zainal Arifin Paliwang untuk mendampingi agar dapat terealisasi.
“Kalau kita bangun sinergi komunikasi, ini dibutuhkan masyarakat Kaltara, Tarakan apalagi kita sebagai penyangga ibu kota, sangat penting diadakan rute Tarakan-Surabaya,” ujarnya,” terangnya.
“Bukan saja orang Jawa. Nanti untuk tarif biasanya ada subsidi pemrintah pusat. Ini program Pak Jokowi kita tinggal cari informasi peluang. Potensi itu ada,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
Terima kasih pak Pj.Walikota Tarakan…yg memperhatikan Masyarakat Ekonomi. Lemah ….salah satunya mengupayakan Transportasi Laut sebagai Upaya Alternatif untuk Mudik atau pulang kampung…disanping harga Relatif terjangkau dan sesuai dengan Kemampuan Kantong..tentunya dengan Adanya Kapal Laut sangat membantu sekali bagi masyarakat ..apalagi saat pulang kampung dengan membawa keluarga..sanak famili…tentu sangat membantu sekali…bagi masyarakat …semestinya kementerian Perhubungan dapat segera merespon sehingga kami masyarakat tidak kesulitan untuk bepergian yg menggunakan Kapal Laut sebagai alternatif pilihan..apalagi kaltara mayoritass terdiri dari pulau pulau yg terpisah satu dengan lainnya ..sehingga transportasi Laut sangat sangat diperlukan masyarakat…karena jika memilih melalui penerbangan tiket pesawat disamping harga yg cukup mahal. Maskapainya juga terbatas…apalagi kalau menjelang lebaran dan Liburan harga tiket melonjak naik….entah dasar apa yg menjadikan harga tiket pesawat dimusim mudik lebaran dan Liburan cenderung melonjak Naik…sehingga masyarakat yg ekonominya kurang mampu…tidak bisa menjangkau harga tiket….pesawat….karena itu kami sangat mendukung sekali jika pak PJ Walikotaengupayakan hal ini….dan seharusnya pihak kementerian perhubungan dapat menyikapi dan memberikan keputusan yg berpihak pada masyarakat ekonomi lemah…