benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Masih dalam masa addendum, progres pembangunan gedung Seketariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diyakini bisa selesai sebelum masa addendum berakhir.
Selain karena progres pembangunannya yang sudah mencapai 95 persen pengerjaan. Progres pembangunan item lainnya yang ada di gedung Sekprov Kaltara, juga direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024 ini.
Hal ini pun turut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPUPR-Perkim), Ir Helmi yang mengatakan progres pembangunan Gedung Sekprov Kaltara akan kembali dilanjutkan dengan pembangunan item pendukung lainnya.
“Yang saat ini dibangun hanyalah bangunan utamanya bukan bangunan pendukungnya seperti lahan parkir, landscape dan lainnya. Jadi jangan disalah artikan juga kalau pembangunan yang kena addendum ini merupakan pembangunan utuhnya,” kata pria yang akrab disapa Helmi pada Senin 25 Maret 2024.
Helmi menuturkan desain perencanaan pembangunan lanjutkan gedung Sekprov Kaltara sudah ada atau sudah dibuat sebelumnya. Di mana item pendukung bangunan akan segera dilanjutkan ketika progres pembangunan utama sudah selesai dikerjakan.
“Mungkin usai addendum baru progresnya kita lanjutnya, tapi hal ini juga kita masih perlu bahas lagi. Karena kita juga mengantisipasi bila progres pembangunan yang sekarang gagal terselesaikan,” sebutnya.
Ia menambahkan, nantinya progres pembahasan lanjutan item pendukung gedung Sekprov Kaltara akan dibahas bersama Gubernur Kaltara termasuk membahas soal penganggaran kegiatan pembangunan.
Dan jika nantinya progres pembangunan item pendukung gedung Sekprov berjalan dengan lancar, Helmi pun menargetkan untuk diselesaikan pada akhir tahun 2024 ini.
“Harusnya memang sudah mulai dikerjakan tapi dikarenakan progres pembangunan sebelumnya berjalan lamban, maka perencanaan pun terpaksa kita geser,” lanjutnya lagi.
“Meski begitu, progres lanjutan pembangunan yang saya maksudkan tadi tetap akan kita laksanakan ditahun ini dengan target penyelesaian diakhir tahun dan tentu kita berharap agar hal addendum serupa tidak terjadi lagi pada proses pembangunan lanjutannya,” pungkasnya. (*)
Reporter : Osarade
Editor: Nicky Saputra
