benuanta.co.id, Bulungan – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama dengan berbagai instansi dan perusahaan terkait telah menyusun jadwal patroli dan pengawasan alur pelayaran di Perairan Muara Binai Kabupaten Bulungan untuk tahun 2024.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memonitor aktivitas pelaku usaha penangkapan ikan atau nelayan tugu dan mencegah adanya gangguan atau kecelakaan di alur pelayaran.
Rapat perencanaan jadwal patroli dan pengawasan alur pelayaran Muara Binai dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltara, Satuan Polisi Perairan Polresta Bulungan, Pos AL Tanjung Selor, Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor, Stasiun Radio Pantai Tanjung Selor, serta perwakilan dari tujuh perusahaan perkebunan dan pertambangan di Bulungan.
Kepala DKP Provinsi Kaltara, Rukhi Syayahdin melalui Sub Koordinator Pengawasan DKP Kaltara, Azis mengatakan bahwa rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan terkait dengan pelaksanaan patroli dan pengawasan alur pelayaran Muara Binai.
“Pertama, kami akan melakukan patroli pengawasan gabungan setiap triwulan dengan jadwal pelaksanaan Maret, Mei, Agustus, dan November 2024. Hari dan tanggalnya tentatif menyesuaikan ketersediaan armada,” ujar Azis kepada benuanta.co.id pada Selasa, 27 Februari 2024.
Azis menambahkan bahwa biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumsi untuk kegiatan patroli dan pengawasan ini akan ditanggung bersama dan dibagi kepada tujuh perusahaan yang terlibat.
“Pengelola dan penanggungjawab kegiatan adalah DKP Kaltara,” ucapnya.
Pihaknya menjelaskan bahwa armada speedboat yang akan digunakan dalam kegiatan patroli dan pengawasan ini adalah speedboat dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN).
“Namun, harus dikonfirmasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jika tidak tersedia, kami akan menyewa speedboat,” tuturnya.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa untuk jangka panjang, DKP Kaltara akan mengusulkan untuk pemasangan tanda sebagai alur pelayaran yang permanen untuk diketahui secara umum dan terkhusus untuk pelaku usaha perikanan di Muara Binai.
“Ini penting untuk mengatur lalu lintas kapal dan mencegah adanya benturan antara pengguna alur pelayaran dan nelayan tangkap tugu,” terangnya.
Azis menegaskan bahwa patroli dan pengawasan alur pelayaran Muara Binai sangat diperlukan, mengingat di perairan tersebut terdapat beberapa alat tangkap togo atau tugu yang berdiri.
“Kami akan melakukan pengawasan agar tidak ada penambahan atau pendirian alat tangkap tugu lagi. Selanjutnya jika ada masyarakat atau nelayan yang akan mendirikan tugu agar melaporkan ke dinas terkait untuk pengurusan perizinan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
