benuanta.co.id, TARAKAN – Beredar informasi di sosial media, badan ad hoc salah satunya Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan honor transportasi tak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, konsumsi selama kegiatan juga disorot lantaran dinilai tidak layak.
Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Tarakan, Herry Fitrian Armandita mengatakan pihaknya telah memberikan pelayanan terbaik kepada petugas ad hoc. Baik itu di tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Kita sudah berikan yang terbaik, baik itu petugas KPPS yang juga sudah dilantik,” katanya, Rabu (31/1/2024).
Pelayanan yang diberikan oleh KPU terhadap petugas ad hoc tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, orang memiliki jabatan termasuk KPPS sudah memiliki tugas pokok dan fungsi serta haknya.
Dilanjutkan Herry, pada agenda pelantikan sendiri tak ada anggaran transportasi untuk petugas KPPS.
“Petugas KPPS itu wajib menghadiri pelantikan selama kurang lebih dua jam lamanya. Tapi tidak ada uang transportasi dalam kegiatan pelantikan,” lanjutnya.
Adapun anggaran transportasi diberikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Nominalnya pun sudah sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam kota yakni sebesar Rp 150 ribu.
Pihaknya mengklaim, konsumsi yang diberikan kepada badan ad hoc saat Bimtek juga sudah layak.
“Karena Bimtek itu dilaksanakan selama 8 jam proses pembelajaran. Konsumsi juga tidak seperti snack yang viral di media sosial. Kita sediakan kotakan snack, isinya tiga kue dan satu botol minuman. Bahkan makanan berat juga sesuai dengan standar. Menurut saya itu layak-layak saja,” bebernya.
Sekedar informasi, di Kota Tarakan terdapat 4.774 petugas KPPS. Hal ini pun berbanding jauh dengan luar daerah yang bisa terdapat puluhan ribu petugas KPPS.
Herry menegaskan, dalam pemberian honor untuk transportasi tak langsung diberikan setelah kegiatan Bimtek. Lantaran terdapat tahapan yang harus diselesaikan untuk mencairkan uang negara. Pihaknya harus membuat laporan terlebih dahulu untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Tunggu saja prosesnya dan nanti dipanggil oleh masing-masing PPS,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu anggota KPPS di Tarakan IN (inisial disamarkan) mengaku sudah menerima honor transportasi. Ia mengatakan sebelumnya agak terlambat, namun pihaknya mendesak agar segera dicairkan.
“Banyak yang belum (cair). Kemarin kami agak memaksa minta dicairkan. Ada 40 lebih RT itu yang belum cair. Karena KPPS itu per RT,” katanya.
Ia juga tak mengetahui secara pasti penyebab lamanya honor transportasi dicairkan. Padahal kegiatan Bimtek sudah berlangsung sejak 26 hingga 28 Januari 2024.
“Tahun ini pelantikan tidak ada uangnya (honor). Sepertinya kalau sebelumnya ada, ya berharapnya semoga teman-teman yang lain bisa dicairkan segera,” tukasnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
