benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan negara tetangga lainnya, menjadi wilayah rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belum lama ini, kasus perdagangan orang tengah ramai menjadi perbincangan.
Menanggapi hal tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, TPPO tentu harus di berantas. Apalagi peluang aksesibilitas menuju daerah perbatasan jalan-jalan tikus jumlahnya cukup banyak di Kaltara.
Sementara pelabuhan yang ada di wilayah Kaltara jumlah masih sangat terbatas, personel juga masih sangat terbatas berdasarkan hal itu tentunya harus duduk bersama dengan Stakeholder terkait, termasuk. Pihak keamanan terutama Lantamal, Forkopimda untuk menegaskan lebih fokus guna mengantisipasi permasalahan TPPO.
“Termasuk melakukan patroli sungai dan laut, kita identifikasi dulu permasalahan lalu mencari solusi. Jika tidak bisa semua minimal bisa memperkecil proses kemungkinan pergerakan TPPO yang ada di wilayah Kaltara,” ucapnya, Ahad (17/7/2023).
“TPPO ini kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan manusia. Terutama pada perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban dalam kejahatan ini. Praktiknya ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara untuk itu kita perlu lakukan pencegahan,” katanya.
Tak hanya itu, Albertus juga mengimbau, agar seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kaltara, untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah.
Bahkan kata dia, pekerja migran ilegal tidak akan mendapat hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum.(*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
