benuanta.co.id, TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara menyambangi Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara. Hal itu lantaran adanya dugaan mantan bandar narkoba ikut nyaleg.
“Ini hari Jumat. Artinya berkah. Dan kedatangan kami ini untuk silaturahmi dengan jenderal (Kepala BNNP). Saya harus silaturahmi dengan beliau. Sejujurnya dari awal tahapan pemilu saya sudah ingin bersilahturahmi dengan beliau,” ucap Ketua Komisioner KPU Kaltara, Suryanata saat ditemui di Kantor BNNP Kaltara, Jumat (16/5/2023).
Ia menyampaikan pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan instansi yang berkenaan dengan Pemilu. Saat inipun tahapan yang ada masih dalam verifikasi administrasi terhadap pengajuan pencalonan oleh partai politik juga DPD Kaltara.
Adapun BNNP Kaltara merupakan salah satu mitra yang harus bekerjasama dalam penyelenggaraan Pemilu di Kaltara.
“Komitmen kita sama, semoga di Kaltara akan lahir pemimpin-pemimpin terbaik dan terintegritas yang membawa Kaltara lebih baik,” lanjutnya.
Lebih jauh dikatakannya, salah satu persyaratan bacaleg harus melampirkan keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang memenuhi ketentuan dan atau lembaga yang mengurus pencegahan narkotika dalam hal ini BNN. Ketika dokumen tersebut telah dilampirkan, terdapat verifikasi kembali apakah yang dilampirkan memenuhi syarat atau tidak.
“Kalau memenuhi syarat kan nantinya ada Daftar Calon Sementara (DCS). Kita publish nanti daftarnya. Maka masyarakat kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tentu dukungan dari masyarakat juga penting. Selain dari BNN yang juga punya data,” bebernya.
Ia tak menampik, jika dalam DCS nanti masih ada indikasi lainnya, maka masyarakat berhak mengajukan hal tersebut. Koordinasi dengan BNN ini disebutkan Suryanata bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, KPU RI juga telah melakukan hal yang sama pada tingkat pusat.
“Saya sampaikan di awal karena saya belum pernah bertemu juga dengan jenderal. Jadi silaturahmi menjadi bagian yang penting juga. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya untuk BNN dan KPU tapi juga untuk masyarakat Kaltara untuk seleksi Pemilu 2024,” sambung dia.
Sementara itu, Kepala BNNP Kaltara, Brigjend Pol Rudi Hartono mengungkapkan dalam proses pencalonan ini pihaknya tidak akan tinggal diam terlebih jika terdapat indikasi besar narkotika.
Pada hari pertemuan pihak BNN dan KPU pun merupakan bagian yang sangat baik dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika jelang kontes Pemilu 2024.
“Ya coba kalau sudah ditetapkan sama KPU. Itu jadi masalah baru. Kita tahu bersama betapa sulitnya permasalahan narkoba di Kaltara ini. Betapa banyaknya,” ungkapnya.
Jenderal bintang satu itu menegaskan akan siap memberikan data kriminal jika diperlukan oleh KPU. Dalam pemberian data kriminal ini pihaknya tak mungkin salah untuk mengetahui seseorang pernah atau sedang terlibat narkotika atau tidak.
“Kita tidak mungkin sembarangan. Dan ini sudah ketemu titik yang bagus,” tegasnya.
Disinggung menyoal beberapa nama yang sudah sempat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, saat inipun perlahan terpantau mundur. Namun, dalam hal membeberkan beberapa nama yang dimaksud tidak mungkin disampaikan mengingat hal ini bersifat rahasia.
“Ya (sudah mundur). Kalau Target Operandi itu rahasia. Tidak boleh kita beberkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Nicky Saputra
