Tumpah Ruah Migrasi Penduduk, Kebijakan Pemerintah Harus Multidimensi

benuanta.co.id, TARAKAN – Saat ini sebagian besar penduduk di Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan penduduk yang bermigrasi dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Migrasi tersebut dapat dilihat dari tingkat dari arus pelayaran dan penerbangan yang terjadi di Kaltara.

Penyebab terjadinya migrasi menurut Pengamat Ekonomi Kaltara, Dr. Margiyono, S.E., M.Si., karena adanya kegiatan ekonomi dan hubungan sosial masyarakat di Kaltara dengan para orang yang sudah lebih dulu bermigrasi.

Pergerakan migrasi dari pulau Sulawesi ataupun NTT bersifat konstan dari waktu ke waktu, sedangkan imigran dari pulau Jawa biasanya bersifat temporer. Menurut Margiyono hal tersebut dapat dilihat dari transportasi yang digunakan oleh para imigran.

Jika dilihat penduduk yang masuk ke Kaltara dengan menggunakan kapal laut paling banyak berasal dari Sulawesi dan NTT sedangkan untuk dari Jawa banyak menggunakan pesawat.

Baca Juga :  Ombudsman Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

“Kalau dari Jawa dikatakan temporer biasanya datang karena urusan pekerjaan. Misalnya, kontrak kerja atau perjanjian kerjanya sudah selesai mereka akan kembali ke daerahnya. Itu dapat ditandai dengan argumentasi saya, di mana sifat perpindahan yang dulu menggunakan kapal sekarang sudah menggunakan pesawat,” tutur Margiyono, Rabu (15/6/2023).

Hal ini pun memiliki dampak yaitu tingginya jumlah penduduk, pengangguran, kriminalitas dan ekonomi di Kaltara atau mempengaruhi tingkat kesejahteraan tidak berubah.

“Sekarang jika kita tanya kepada pegawai lebih sejahtera mana sekarang atau yang dulu, kepada ibu-ibu lebih murah sekarang atau dulu pasti jawabannya yang dulu. Hal tersebut menandakan produktivitas ekonomi kita tidak terlalu tinggi tetapi kita berhadapan dengan tuntutan harga yang mahal,” terangnya.

Dari empat Kabupaten dan satu Kota di Kaltara, Tanjung Selor merupakan wilayah dominan tujuan para transmigran. “Karena di sana ada sumber ekonomi dari belanja pemerintah provinsi,” jelasnya.

Baca Juga :  Lembaga Yudikatif Dituntut Netral dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

Menurut Margiyono, hal yang harus dikhwatirkan saat ini adalah akan terjadi permintaan yang meningkat di wilayah tersebut. Sedangkan penawarannya tidak terlalu tinggi sehingga harga-harga akan meningkat.

“Ditunjukkan beberapa waktu lalu Tanjung Selor menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi kedua di Indonesia, itu dampaknya karena orang masuk ke sana ramai-ramai sedangkan ketersediaan barang jasa tidak memenuhi,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Margiono, harus memiliki kebijakan yang multidimensi yaitu kebijakan administrasi tentang penertiban pendatang, investasi yang datang dari luar maupun lokal harus diarahkan ke sektor-sektor yang tidak menyaingi investasi lama.

Ia menyebut, sejauh ini pergerakan pemerintah belum sesuai dengan jalurnya tidak ada inovasi atau upaya-upaya yang luar biasa untuk mengantisipasi itu.

Baca Juga :  Jelang PPDB, Ombudsman RI Kaltara Antisipasi Pemalsuan KK

“Nanti efeknya pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, permasalahan sosial pencurian, segalanya macam itu akan meninggi lagi jadi mestinya harus ada upaya pengaturan seperti sektor-sektor ekonomi, penentuan lokasi untuk industri tertentu agar tidak mematikan yang lama,” tegasnya.

Ia juga berharap pendatang yang memberikan dampak ekonomi yang baik dengan menjaga perputaran ekonomi di Kaltara. “Intinya bagaimana pekerjaan informal, formal sebaiknya adalah masyarakat Kaltara kalau perlu yang dijadikan tenaga ahli adalah orang-orang Kaltara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sunny Celine

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2846 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *