benuanta.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta untuk memperhatikan pembangunan di wilayah – wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara. Hal itu disampakan langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marlin Kamis.
kata Marlin sapaan akrabnya, pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman adalah tujuan dari pembentukan Provinsi Kaltara saat itu. Namun kurang lebih 10 tahun provinsi terbentuk dia menilai arah pembangunan saat ini kurang cukup untuk menjawab persoalan di daerah perbatasan dan pedalaman.
“Setelah 10 tahun berjalan kesannya pembangunan itu malah berjalan di wilayah perkotaan saja, kita juga berharap kedepannya daerah perbatasan dan pedalaman menjadi perhatian serius pemerintah Kaltara,” katanya Kamis, (15/6).
Tak hanya itu Marlin mengungkapkan, berbagai kendala yang dihadapi sebagai warga yang tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman. Mulai dari akses jalan yang minim membuat mobilitas terhambat hingga harga kebutuhan bahan pokok yang melambung tinggi akibat mahalnya ongkos transportasi ke wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Contohnya kalau kita jalan ke Tanah Kuning itu masih ada yang berlubang dan rusak tapi kan masih bisa kita sampai tujuan ke Tanjung Selor. Tapi kalau di daerah perbatasan, bukan lagi jalan rusak, mobilnya sering amblas dan waktu untuk penumpang itu lebih sering untuk mendorong mobil dari pada di perjalanan,” ungkapnya.
Menurutnya maka perlu suatu produk hukum agar pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman menjadi prioritas pemerintah. Diharapkan keadilan dan proporsionalitas terhadap pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman juga tercermin dalam penganggaran daerah.
“Kami juga mendorong Raperda Pembangunan Perbatasan untuk menguatkan agar pembangunam di perbatasan bisa jadi prioritas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
