Pemprov Kaltara Siapkan Rp 40 Miliar untuk THR dan Gaji ke 14 Pegawai

benuanta.co.id, Bulungan – Sekitar 4 ribu lebih pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Pemerintah Provinsi Kaltara telah dianggarkan pada bulan puasa ini mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, Denny Harianto Pemprov Kaltara jauh hari telah menyiapkan anggaran tersebut untuk THR ASN.

“Soal anggaran THR itu tidak ada masalah, karena setiap tahun dianggarkan,” ucap Denny Harianto kepada benuanta.co.id, Selasa 28 Maret 2023.

Kata dia, selain pemberian THR ini juga disiapkan untuk gaji ke-14 bagi para ASN Pemprov Kaltara. Dimana besaran THR tahun ini mencapai Rp 40 miliar. Pihaknya pun jauh hari mengantisipasi agar THR dan gaji 14 ini harus diberikan kepada ASN.

Baca Juga :  Turun ke Lapangan, Harga Rumput Laut Disorot Gubernur

“Instruksi berupa surat dari Kemenpan RB sudah keluar terkait pemberian THR, namun kita masih menunggu PP (peraturan pemerintah) nya dulu. Tapi secara administrasi kami sudah siap,” terangnya.

Dia menjelaskan seperti biasanya dalam sepekan kedepan, PP untuk pemberikan THR akan segera turun selanjutnya Pemprov Kaltara akan membuat surat keputusan (SK).

“Dana yang disiapkan kurang lebih diangka Rp 40-an miliar untuk THR dan TPP (tambahan penghasilan pegawai) khusus untuk ASN,” sebutnya.

Baca Juga :  Ombudsman RI Sambangi Kaltara, Fokus Berikan Penilaian Layanan Publik

Sementara untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai kontrak lainnya, seperti biasa tidak masuk dalam penerima THR.

“Biasanya ini kebijakan dari kepala OPD masing-masing untuk memberikan THR kepada PTT-nya,” ujarnya.

Dirinya berharap THR segera disalurkan yang nantinya melalui OPD masing-masing, agar uang tersebut cepat dibelanjakan. Pasalnya ketika dibelanjakan akan menekan inflasi dan perputaran ekonomi akan cepat terjadi di Kaltara.

Baca Juga :  Atasi Over Kapasitas di Lapas Nunukan, Gubernur Zainal Bersurat ke Dirjen Kemenkumham

“Biasanya dipertengahan puasa, THR sudah ada kejelasan. Nanti penyaluran masing-masing OPD bukan di BKAD,” pungkasnya. (adv) 

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Nicky Saputra

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2035 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *