Gubernur Kaltara Instruksikan Perkuat Pengawasan WNA

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Letak geografis Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, serta luasnya laut dan darat yang dimiliki tak menutup kemungkinan selalu adanya kehadiran Warga Negara Asing (WNA). Baik itu dalam hal bekerja maupun berwisata.

Bahkan, tak jarang kerap kali peristiwa hingga isu konflik atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bisa saja terjadi di wilayah perbatasan negara. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) Provinsi Kaltara pada Selasa, 7 Maret 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor bersama perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yaitu Kantor Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Divisi Kemigrasian.

Baca Juga :  Dua Jamaah Haji Kaltara Wafat di Tanah Suci

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang menjelaskan guna meningkatkan keamanan dan kondusifitas serta mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan provinsi ini salah satunya melalui tingkatkan sinergitas.

“Dengan tingkatkan sinergitas dan kolaborasi anggota Timpora saat ini sangat diperlukan, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga negara asing khususnya di wilayah Provinsi Kaltara,” ungkapnya Rabu (8/3/2023).

Gubernur menegaskan dengan hadirnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Mentarang Induk, Kabupaten Malinau tentu akan berpotensi meningkatnya lalu lintas dan keberadaan WNA di Kaltara.

Baca Juga :  Ombudsman RI Sambangi Kaltara, Fokus Berikan Penilaian Layanan Publik

“Karena sasaran dari pemantauan dan pengawasan WNA meliputi seluruh orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing. Lalu potensi peningkatan lalu lintas tersebut harus kita waspadai bersama. Khususnya terkait kepatuhan terhadap prosedur WNA masuk ke Indonesia dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Seperti kesesuaian visa dengan aktivitas yang dijalani selama di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya berharap pelaksanaan rapat tim Pengawasan Orang Asing ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan semata.

Baca Juga :  Turun ke Lapangan, Harga Rumput Laut Disorot Gubernur

“Rapat ini benar-benar dapat menunjang tugas kita dalam turut serta menjaga stabilitas keamanan melalui pemantauan dan pengawasan orang asing. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan kesepahaman bersama tentang pentingnya pemantauan, serta pengawasan orang asing di Bumi Benuanta ini,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Nicky Saputra

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2035 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *