benuanta.co.id, BULUNGAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak bertemakan “Penguatan sinergi dan kolaborasi untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Kalimantan Utara”.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan rapat koordinasi ini sangat penting. Sebab semua pihak harus serius demi peningkatan upaya untuk menjaga perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Supaya perempuan dan anak lebih merasakan kenyamanan dan kehangatan di dalam rumah.
“Upaya kita untuk menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah melalui penguatan sinergi dan kolaborasi kita bersama,” ucap Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang kepada benuanta.co.id, Rabu 22 Februari 2023.
Dia menjelaskan rumah harus menjadi tempat aman untuk mendapatkan kenyamanan dan kehangatan serta menjadikan tempat untuk berlindung. Namun tak jarang anak-anak yang tumbuh di tengah keluarga sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.
“KDRT memiliki dampak negatif seperti dapat mengarahkan ke perilaku pergaulan bebas, narkoba dan alkohol serta kejahatan lainnya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu dukungan dan peran serta dari masyarakat, yaitu saat kita melihat saudara atau tetangga yang mendapatkan kekerasan wajib untuk kita selamatkan demi keselamatan korban,” paparnya.
Dirinya meminta agar memaksimalkan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) yang telah dibentuk untuk memberikan layanan pengaduan masyarakat yang mudah untuk diakses oleh masyarakat.
“Saya mengajak kepada unsur-unsur pemerintahan di daerah, untuk terus mengedukasi masyarakat agar mengetahui unit layanan tersebut, jangan sampai kita hanya membuat tetapi masyarakat tidak mengetahuinya karena korban kekerasan harus segera kita lindungi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala P3AP2KB Kaltara, Wahyuni Nuzband memaparkan kekerasan anak dan perempuan di tahun 2022 ada peningkatan dibandingkan tahun 2021. Di mana ada 7 jenis kekerasan yang terjadi yakni fisik, psikis, seksual, ekspoitasi, trafficking, penelantaran dan lainnya.
“Kekerasan terhadap anak dari fisik ada 47 kasus, psikis ada 42 kasus, seksual ada 95 kasus, ekspoitasi ada 6 kasus, trafficking ada 1 kasus, penelantaran ada 16 kasus dan lainnya ada 8 kasus totalnya ada 215 kasus. Terbesar ada di kasus seksual,” sebutnya.
Sementara untuk kekerasan terhadap perempuan, untuk fisik ada 90 kasus, psikis ada 55 kasus, seksual ada 14 kasus, penelantaran ada 16 kasus dan lainnya ada 7 sehingga totalnya ada 182 kasus.
“Kekerasan terhadap perempuan terbesar terjadi di fisik,” singkatnya.
Wahyuni Nuzband menjelaskan berdasarkan rasio kekerasan anak dan perempua, rasio kekerasan perempuan dari tahun 2020 ke 2021 ada pengurangan yakni dari 59,75 ke angka 56,48 dimana hitungan rasio itu per 100.000 orang. Lalu rasio di tahun 2022 sebesar 74,91.
“Sementara rasio kekerasan anak tahun 2020 ada 5,9, tahun 2021 sebesar 5,51 dan tahun 2022 sebesar 8,67,” sebutnya.
Mencegah terjadinya kekerasan di kemudian hari, semua pihak sepakat untuk 5 hal yakni prioritaskan aksi pencegahan dan kekerasan, perbaiki sistem pelaporannya, lakukan reinformasi terhadap manajemen penanganan kasus, penegakan hukum dan berikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
“Dengan arahan bapak Presiden terhadap pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu ada 5 program prioritas, dimana prioritas ketiga adalah penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
