benuanta.co.id, NUNUKAN – Wakil Bupati (Wabup) Nunukan H. Hanafiah menyampaikan jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi mengenai terhadap pengantar nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (2/11).
Jawaban itu disampaikan Wakil Bupati H, Hanafiah yang di mulai dari pandangan fraksi Hanura, pada prinsipnya pemerintah daerah terus berkomitmen dalam meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segala sektor, secara umum terjadi peningkatan target PAD baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah dari 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun beberapa jenis target pendapatan tidak berlaku untuk setiap tahunnya.
Sedangkan hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah tetap memperhatikan serta kriteria pemberian paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali badan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
Pemerintah daerah tetap fokus pada sasaran prioritas pembangunan yang dilakukan melalui arah kebijakan dengan mengacu pada sinkronisasi tema pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten khususnya terkait dengan standar pelayanan minimal (pendidikan dan kesehatan) serta infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor pertanian sehingga dapat mendorong menambah nilai komoditi pertanian yang dapat berdaya saing secara kompetitif dan kolaboratif sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah.
Wakil Bupati H. Hanafiah, juga sependapat dengan harapan dari fraksi partai Demokrat, berkomitmen dalam meningkatkan target pendapatan daerah (PAD). Karena pemerintah daerah sudah melakukan beberapa langkah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui sosialisasi sampai ke tingkat desa, pemasangan banner pada tempat-tempat usaha khususnya restoran, hiburan dan hotel yang berada di pulau Nunukan, Sebatik, bahkan sampai ke Kecamatan Krayan, sudah di lakukan pemasangan alat rekam pajak pada beberapa obyek pajak yang ada.
Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong penanganan inflasi terutama sektor produktif masyarakat yakni pertanian, perikanan dan UMKM. Pemerintah terus mendorong pembinaan bagi pelaku UMKM berupa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompeten pelaku usaha, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terus dilakukan, sehingga industri / usaha ekonomi kreatif dapat terus berkembang dan menjadi penopang ekonomi daerah.
Ketiga, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , akan menjadi prioritas dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terkait pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pada bidang pertanian, perikanan dan UMKM pada rancangan APBD tahun 2023 ini. Terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di setiap kecamatan dan desa akan menjadi perhatian pemerintah daerah bagi pemenuhan kebutuhan air bersih diwilayah Kabupaten Nunukan.
Konektivitas jalan lingkungan menuju jalan kabupaten di setiap kecamatan guna memudahkan sarana transportasi bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi ASN, gaji honorer, termasuk guru, dokter dan tenaga medis dengan mempertimbangkan anggaran yang ada.
Keempat, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Perjuangan Persatuan Nasional , terjadinya penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 15,88 persen terdapat pada sektor pajak BPHTB, karena BPHTB bersifat situasional dalam arti di tahun 2022 di targetkan 30 miliar karena terdapat salam satu perusahaan yang akan melakukan perpanjangan hak guna usaha (HGU) yang secara tidak langsung memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak BPHTB, sedangkan di tahun 2023 belum ada informasi mengenai perubahan yang akan merperlakukan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di wilayah kabupaten Nunukan. Namun secara umum terjadi peningkatan target 9 jenis pajak dari 11 jenis pajak daerah yang menjadi keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, terkait alternatif dari Desa Atap menuju Desa Lubok sampai saat ini belum tersentuh mengingat pembangunan jalan tersebut membutuhkan pembiayaan yang sangat besar (karena ada beberapa jembatan yang harus dibangun untuk menghubungkan jalan tersebut) oleh karenanya pemerintah akan mengupayakan untuk mengusulkannya melalui jalur DAK. Sementara untuk jalan dari Desa Tetaban menuju Desa Sujau, pemerintah melalui APBD 2023 telah memprioritaskan rekonstruksi jalan simpang kunyit ke Sujau yang merupakan jalan poros utama untuk menghubungkan jalan ke desa-desa (link yang menghubungkan Tetaban).
Kelima, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Gerakan Karya Pembangunan, berdasarkan permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar Perangkat Daerah.
untuk pengalokasian anggaran khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, sudah memperhatikan mandatory spending. Terkait dengan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh fraksi gerakan karya pembangunan selama ini, tetap memperhatikan dan hal ini secara tegas, yang telah diatur di dalam SIPD di mana telah di berikan ruang secara sistem untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran para anggota DPRD kabupaten Nunukan.
“Kami sebagai pemerintah daerah memiliki harapan yang sama dengan fraksi-fraksi anggota DPRD Nunukan, kita semua berupaya dan berharap bahwa APBD 2023 ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hanafiah.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
