benuanta.co.id, TARAKAN – Kemenpan RB mengeluarkan surat tertanggal 22 Juli 2022 menyoal pendataan pegawai Non-ASN atau Honorer di lingkungan pemerintah seluruh Indonesia. Hal serupa juga telah dilakukan dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes menerangkan saat ini terdapat kisaran 2.500 honorer yang ada di lingkungan Pemkot Tarakan. Angka inipun berbeda tipis dengan jumlah Aparatus Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini.
“Kita berikan pemahaman kepada mereka (honorer) saat ini mungkin lagi pendataan tetapi pendataan ini tidak berarti semua akan langsung diangkat jadi P3K,” terangnya saat ditemui, Rabu (31/8/2022).
Saat ini, OPD dengan honorer terbanyak terdapat pada bidang pendidikan. Ia juga mengharapkan agar kepala sekolah dapat memberikan ketenangan bagi honorer untuk tidak gaduh dengan permasalahan ini.
“Kita serahkan semua kepada pemerintah kota dan pemerintah pusat juga sedang memikirkan langkah-langkah yang terbaik,” sebut Khairul.
Tak bisa ia pungkiri, keberadaan honorer ini sangat membantu kinerja para ASN. Namun, terdapat pula persoalan lain yang mengharuskan pemerintah daerah tak perlu lagi melakukan pengangkatan honorer.
“Kita juga sudah laporkan ke pusat, saat saya ke Kementrian PAN RB juga, karena secara faktual mereka dibutuhkan. Ada dua persoalannya, kalau diberhentikan ini mereka semua dibutuhkan, karena kurangkan seperti guru, kesehatan juga,” ujarnya.
“Tapi kalau kita mau angkat semua, kemampuan keuangan kita yang tidak cukup. Setelah saya tanya kan memang harus mengambil dari Anggaran pemerintah daerah itu yang mungkin kita keberatan kalau secara keseluruhan di angkat,” sambung Khairul.
Khairul menuturkan di tahun ini telah mengangkat sebanyak kisaran 70an honorer yang pembagiannya 66 honorer untuk guru dan 10 untuk kesehatan. Ia berharap di tahun ke depan pengangkatan ini dapat berjumlah lebih banyak.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Budiono mengatakan honorer dibagi menjadi dua, tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan.
Jumlah untuk tenaga pendidik atau guru sendiri sebanyak 641 orang, sedangkan tenaga kependidikan yang meliputi Tata Usata sebanyak 186 orang.
“Dibandingkan dengan PNS, tenaga honorer itu 44,5 persen adalah honor, kalau tenaga administrasi 65 persen. Ya artinya cukup besar sekali honor yang ada di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Disinggung soal upaya menaikkan seluruh honor menjadi pegawai P3K ia tak mau menerka-nerka. Namun, saat ini juga pendataan honorer masih dilakukan pihaknya.
“Kita menunggu arahan pak wali saja, sekarang masih pendataan, kita masih belum mengerti juga kita tunggu sampai 23 November nanti,” tutupnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
