NUNUKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsdikbu) Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Koordinasi (rakor) dan sosialisasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Kabupaten Nunukan, yang dilaksanakan di Paras Berbatasan, Selasa 21 Januari 2020.
Acara rakor dan sosialisasi program BOS se-Kabupaten Nunukan ini dilaksanakan selama dua hari, terhitung sejak tanggal 21 hingga 22 Januari 2020. Tampak area dipadati oleh peserta yang hampir mencapai 500 orang, yang terdiri kepala sekolah, bendahara, dan operator. Dalam rakor itu diisi pemateri dari Kajari Nunukan, BPKD Inspektorat dan Disdikbud Nunukan.
Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid yang diwakili Asisten Administerasi dan Kesra Setda Nunukan Muhammad Amin SH mengatakan, pendidikan adalah hal yang menarik untuk dipahami. Bidang pendidikan seakan menjadi magnet yang dapat menarik bidang lainnya untuk berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan dunia.
Kompleksitas permasalahan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku pendidikan untuk menyikapinya. Perlu uluran tangan dari berbagai macam pihak untuk saling bergandengan tangan dalam memajukan dunia pendidikan ini. Cukup berat menjadi wajar karena pertaruhannya adalah kemajuan generasi yang akan mengisi dan membangun negeri ini.
Tanggung jawab dan ditambah dengan ekspektasi masyarakat akan kemajuan pendidikan yang berdampak langsung pada kemajuan pola pikir dan perkembangan anak-anak. Maka pemerintah pun mendukung penuh dengan dikucurkannya Program Dana BOS.
“Dengan adanya dana BOS, kita rasakan manfaatnya bagi perkembangan pendidikan, khususnya bagi anak didik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Melihat pada maksud dan tujuan kegiatan hari ini, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua, yang diberi amanat oleh negara untuk mengelola dana BOS untuk memberikan pertanggung jawaban yang baik,” kata Amin kepada benuanta.co.id, Selasa (21/1/2020).
Lanjut dia, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, agar dapat menjadi langkah untuk melakukan evaluasi menyeluruh penggunaan dana BOS di tahun 2019. Sehingga hal ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pengelolaan dana BOS di tahun berikutnya.
“Permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, sehingga rapat dan sosialisasi ini dapat berlangsung dengan interaktif dan ada masukan yang dapat diperoleh. Agar dapat menjadi wawasan dan pengetahuan,” sarannya.
Ia juga berharap pertanggung jawaban dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan dimulai Februari mendatang berjalan dengan lancar dan baik. “Sehingga nantinya penggunaan dana BOS kita dinilai efektif, efisien, akuntabel dan transparan,” ujarnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: M Yanudin
