benuanta.co.id, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang hingga kini belum masuk tahap pembahasan lintas sektoral di tingkat pusat.
Upaya ini dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus, H. M. Nasir, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, serta anggota Pansus lainnya.
Dalam rapat tersebut, Nasir menegaskan masih ada sejumlah persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan sebelum dokumen RTRWP bisa dibahas di tingkat pusat.
“Ada lima isu utama yang harus dituntaskan, yakni KP2B, batas administrasi negara, batas perairan, IPPR, serta PSN Kawasan Industri Tanah Kuning,” kata Nasir, Jumat (24/4/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan PUPR-Perkim Kaltara, Lemansyah, menyebut beberapa persoalan telah menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menjelaskan bahwa KP2B telah dinyatakan tuntas dan memenuhi target nasional.
Selain itu, data batas negara dan garis pantai juga telah diperbarui serta diintegrasikan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam penyelesaian IPPR serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menilai proses penyusunan RTRWP bukan perkara sederhana. Menurutnya, berbagai dinamika di lapangan harus dipertimbangkan secara matang.
“Ini menyangkut banyak kepentingan, mulai dari batas wilayah hingga kepentingan masyarakat dan investasi. Semua harus selaras, terutama di internal pemerintah daerah, sebelum dibawa ke tingkat pusat,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menuntaskan seluruh persyaratan yang masih tersisa. “Kita ingin RTRWP ini segera difinalisasi agar menjadi dasar kepastian tata ruang di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
