benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan menyampaikan beberapa permasalahan kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin pada Rabu, 30 Maret 2022 kemarin.
Permasalahan tersebut diantaranya membahas persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kondisi jalanan, permintaan kembali pesawat jet hingga persoalan jembatan bulan.
“Kalau itu (TPA) prioritas dan sudah dijawab langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sekadar kritikan, saat kami makan dipinggiran laut itu banyak sampah. Masyarakat harus sadar, tapi Kementerian Lingkungan Hidup akan memback up penuh pengelolaan sampah ini,” tegas Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin saat ditemui, Rabu (30/3/2022)
Ia juga meminta agar pemerintah kota Tarakan dapat merencanakan secara matang terkait pengelolaan sampah.
Tidak hanya TPA, Mahyudin menuturkan, salah satu usulan yang disampaikan berupa penyelesaian jalan lingkar dan rencana pembangunan jembatan Bulungan Tarakan (Bulan) yang belum juga terealisasi hingga saat ini.
“Termasuk Jembatan Bulan, panjangnya 5 kilometer, ditambah daerah rawa sekitar 26 kilometer. Mungkin budget, anggarannya besar. Jadi, saya tidak bisa janji dalam waktu dekat. Karena anggaran negara juga saat ini tidak terlalu baik, setelah Covid,” paparnya.
Selain itu, Mahyudin menyampaikan terdapat pula permintaan untuk penerbangan dari dan ke Tarakan yang lebih banyak menggunakan pesawat jenis ATR turut dikeluhkan.
“Minta agar pesawat jet masuk lagi, supaya penumpang lebih banyak dan harga bisa lebih rendah. Nanti akan di follow up dan Kementrian Perhubungan juga akan kami hubungi, apalagi saat ini jumlah penumpang penerbangan juga semakin meningkat,” tuturnya.
Melihat respon dari DPD RI, Sekretaris Kota Tarakan Hamid Amren, menerangkan saat ini penerbangan ke Tarakan terbilang sulit, karena hanya ada satu penerbangan ke Jakarta sedang ke Balikpapan dengan ATR dengan harga relatif mahal.
“Walaupun harganya masih dalam batas yang ditolerir pemerintah, tapi bagi masyarakat itu mahal, karena ke Balikpapan bisa sampai Rp 1.500.000 itu mahal, karena dulu hanya Rp 400.000 sampai 500.000. Ini yang kami titip ke Pak Mahyudin,” beber Hamid.
Hamid mengakui bahwa hasil pembahasan kemarin, dikatakan Hamid pihak DPD RI berkomitmen untuk menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar maskapai lain dapat tergabung di Tarakan.
“Apalagi menjelang lebaran, jangan kaget kalau dengan hanya begini saja kondisi penerbangan akan mengambil batas tertinggi, sehingga penumpang harus bayar dengan batas tertinggi karena transportasi terbatas itu yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi dukungan,” jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan perihal jalan nasional yang hanya berjarak 4 kilometer, yakni dari Lingkas Ujung sampai ke Bandara.
“Tapi kami mengusulkan kalau bisa seluruhnya sampai ke jalan lingkar, ini resmi sudah kami surati. Mudah-mudahan kami mendapatkan dukungan DPD RI,” kata Mantan Kepala Dishub Tarakan ini.
Menyoal TPA, Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini melanjutkan jika TPA tak kunjung membaik, maka Tarakan akan kesulitan meraih adipura kembali.
“Kalau TPA masih belum baik, maka adipura itu hanya mimpi. Oleh sebab itu, ini penting,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
