benuanta.co.id, JAKARTA – Persoalan tenaga kerja lokal kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Senayan, Rabu (3/9/2025).
Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati S.H, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam industri. Ia menyebut, isu tersebut kerap memicu aksi unjuk rasa di daerah akibat minimnya kesempatan kerja bagi tenaga lokal.
“Yang ingin saya tanyakan adalah kepada Menteri Perindustrian. Dampak realisasi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengembangan SDM, karena dari Dapil saya itu selalu dikoran di mana unjuk rasa itu mengenai penyerapan tenaga kerja lokal. Bisakah Bapak Menteri memberikan data mengenai berapa banyak tenaga kerja yang telah diserap dari realisasi investasi tersebut dan bagaimana penyerapannya,” ungkapnya dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti perlunya aturan khusus agar investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada modal, tetapi juga mengutamakan pengembangan keterampilan tenaga kerja daerah.
“Apakah kementerian memiliki pengurang khusus untuk memastikan bahwa investasi yang masuk juga diikuti dengan pengembangan keterampilan SDM lokal? Karena jujur saja Pak, bisakah Pak Menteri memfasilitasi pada para perusahaan industri agar bisa mengutamakan SDM lokal serta apa yang menjadi sertifikasi dari pelaku industri itu? Karena kadang-kadang Pak Menteri misalnya SDM lokal, melamar kerja, banyak sekali istilahnya untuk ditolak,” sambungnya.
Rahmawati mendorong agar perusahaan industri diberikan poin tambahan bila memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal ini dinilainya bisa mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat.
“Kalau bisa Pak Menteri memberikan poin bagi pelaku industri yang ketika mereka menyerap tenaga kerja lokal itu dan memberikan juga poin khusus pada para pelaku industri yang menyerap SDM lokal yang kira-kira di bawah berapa persen. Seperti itu Pak Menteri, karena selama ini itu sampai demo dan sebagainya karena mereka merasa ada kesenjangan sosial ketika mereka banyak yang pekerja lokal tidak diterima,” tegasnya.
Tak hanya sektor industri, Rahmawati juga mempertanyakan keberlanjutan program Desa Wisata yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Menurutnya, program tersebut seharusnya tidak berhenti setelah dicanangkan, melainkan benar-benar berdampak pada masyarakat desa.
“Program Desa Wisata adalah salah satu program punggulan yang bertujuan untuk pengkataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Namun kami memerlukan kejelasan bagaimana dampak program ini diukur. Karena dulu kan program punggulan dari Bapak Presiden kita,” jelasnya.
Ia pun meminta kementerian terkait menjelaskan indikator keberhasilan program, baik dari sisi peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja desa, maupun pengentasan kemiskinan.
“Sebelumnya mereka membuat Desa Wisata kemudian ditinggalkan, tidak ada berkelanjutan. Karena selain target kuatitas Desa Wisata, indikator kinerja apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini dalam peningkatan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat lokal. Kemudian penurunan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di desa tersebut,” katanya.
Rahmawati juga menyinggung soal pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi agar dampak sosial ekonomi program desa wisata dapat terlacak secara objektif.
“Apakah Kementerian memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi dengan data dan BPS atau Kemendes atau PDTT untuk secara objektif melacak dampak sosial ekonomi dari program ini di tingkat Bapak. Makin demikian, terima kasih,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
