benuanta.co.id, TARAKAN – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Utara turun ke jalan pada Senin (1/9/2025). Mereka menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan membawa pesan utama: mendesak DPR RI membatalkan kebijakan kontroversial mengenai tunjangan anggota dewan.
Sekitar pukul 14.00 WITA, massa mulai mengonsolidasikan barisan di Graha KNPI. Dari titik itu, mereka melanjutkan long march menuju Gedung DPRD melalui jalur Gita Jalatama dengan jarak tempuh lebih dari satu kilometer. “Kami bergerak karena nurani, bukan sekadar formalitas,” ujar koordinator lapangan, A. Muchammad Imanullah Aziz.
Suasana jalanan dipenuhi suara yel-yel perjuangan yang terus dikumandangkan para peserta aksi. Mereka juga mengibarkan bendera organisasi mahasiswa dan lembaga kampus, memperlihatkan kekompakan dan kekuatan solidaritas. “Bendera ini bukan sekadar simbol, tapi tanda persatuan kami,” tegasnya dalam orasi.
Setibanya di depan Gedung DPRD, barisan massa dihadang oleh pengamanan gabungan dari aparat TNI, Polri, hingga Satpol PP. Aksi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa berusaha mendesak masuk ke halaman gedung. Bentrokan kecil pun terjadi dalam bentuk dorong-dorongan dengan petugas.
“Kami hanya ingin bertemu pimpinan dewan, bukan membuat kerusuhan,” katanya.
Dalam orasinya, koordinator lapangan menyebutkan tiga poin utama yang menjadi alasan aksi. Pertama, menolak tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan yang dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.
“Di tengah kondisi masyarakat yang susah, kebijakan ini jelas menciptakan jurang kesenjangan,” ucapnya.
Tuntutan kedua adalah mendesak DPR RI segera melahirkan produk hukum yang pro-rakyat, khususnya pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta kebijakan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan umum.
“Kami ingin DPR RI bekerja untuk rakyat, bukan untuk elite,” tuturnya.
Poin ketiga yang mereka suarakan adalah desakan reformasi internal Polri agar lebih profesional, transparan, dan tidak bertindak represif dalam merespons gerakan masyarakat.
“Polisi seharusnya jadi pengayom, bukan momok menakutkan bagi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi,” imbuhnya.
Hingga malam menjelang, massa masih bertahan di sekitar Gedung DPRD Tarakan. Mereka berulang kali mencoba masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke ruang rapat, sementara aparat keamanan terus berjaga ketat untuk mengantisipasi kemungkinan kericuhan lebih lanjut.
“Kami akan bertahan sampai suara ini benar-benar sampai ke Jakarta,” pungkas korlap. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
