benuanta.co.id, TARAKAN – Hari ini, Senin (1/9/2025), Aliansi Utara akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Usulan Tarakan Bersuara”. Aksi tersebut dipusatkan di Kota Tarakan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan DPR RI, khususnya terkait tunjangan terbaru yang dinilai membebani rakyat.
Koordinator Lapangan, A.A. Muchammad Imanullah Aziz, menjelaskan massa aksi akan berkumpul di Kantor KNPI pada pukul 14.00 WITA sebelum melakukan long march dari Gita Jalatama menuju Gedung DPRD Kota Tarakan. Menurut rencana, sebanyak 300 peserta dari 22 lembaga akan ikut serta, dengan kemungkinan bertambah karena adanya dukungan dari masyarakat luas.
“Kami memperkirakan jumlah peserta akan lebih besar karena banyak elemen masyarakat yang siap turun bersama,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).
Dalam konsolidasi sebelumnya, Aliansi Utara menyepakati tiga tuntutan utama yang akan disuarakan. Tuntutan pertama adalah pembatalan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan yang belakangan menuai kontroversi.
“Kebijakan itu jelas tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” tegasnya.
Tuntutan kedua adalah desakan agar DPR RI segera mengesahkan kebijakan pro-rakyat. Beberapa di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta regulasi lain yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, tuntutan ketiga berkaitan dengan reformasi internal kepolisian. Aliansi Utara menyerukan agar Polri menjadi lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugas. “Kami minta Polri tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan, tetapi benar-benar hadir untuk melayani masyarakat,” imbuhnya.
Aksi ini juga menyoroti peran DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara). Aliansi Utara menilai wakil rakyat selama ini kurang hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi. “Kami menyuarakan keluh kesah rakyat Tarakan dan Kaltara yang kecewa dengan kinerja DPR,” terangnya.
Untuk menjaga kondusivitas, aliansi memastikan aksi berlangsung damai. Setiap lembaga yang tergabung telah menunjuk koordinator masing-masing guna mengantisipasi situasi di lapangan. “Kami sepakat menjaga aksi tetap damai. Jika ada kekacauan, itu kemungkinan datang dari pihak luar aliansi,” tambahnya.
Aliansi Utara juga menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya digerakkan oleh mahasiswa, tetapi juga organisasi masyarakat (ormas) dan berbagai elemen masyarakat lainnya. “Kami mengajak siapa pun yang merasa kecewa dengan DPR untuk bergabung dalam aksi ini,” ucapnya.
Jika DPRD Kota Tarakan tidak memberikan tanggapan, Aliansi Utara memastikan perjuangan tidak berhenti di jalanan. Mereka akan terus menyuarakan aspirasi melalui berbagai saluran. “Kami akan tetap fokus memperjuangkan tuntutan ini, baik lewat media sosial maupun kanal lain, sampai benar-benar dikabulkan,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
