benuanta.co.id, TARAKAN – Puluhan tenaga honorer kategori R4 mendatangi kantor DPRD Kota Tarakan, Rabu (20/8/2025), untuk menyampaikan keresahan mereka terkait proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Mereka menuntut kepastian status kepegawaian, terutama di tengah rencana penghapusan tenaga honorer dan outsourcing tahun depan.
Koordinator Aliansi R4, Ilwan Hasliansyah, menyoroti nasib tenaga honorer yang pernah ikut seleksi tetapi tidak lulus karena terbatasnya kuota.
“Sesuai surat edaran Kemen PAN-RB, honorer yang tidak mendapat formasi seharusnya bisa dialihkan ke PPPK paruh waktu. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian apakah data kami sudah diusulkan Pemkot atau belum,” jelasnya.
Ilwan menegaskan para honorer berharap pemerintah pusat memberi kelonggaran. Ia meminta BKN mempertimbangkan pembukaan kembali regulasi pendaftaran agar tidak ada yang tertinggal.
“Sampai saat ini dari BKPSDM belum ada kejelasan. Formasi pun belum diumumkan secara resmi. Harapan kami, BKN bisa membuka kembali jalur pendaftaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Thamrin selaku perwakilan lain dari honorer R4 juga mengingatkan bahwa 20 Agustus 2025 adalah tenggat terakhir pendaftaran PPPK paruh waktu di BKN. Ia menilai tidak ada informasi jelas dari BKPSDM Tarakan menambah kebingungan para honorer.
“Hari ini terakhir pendaftaran, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah. Kami takut tidak terdata di BKN pusat,” keluhnya.
Thamrin menambahkan keresahan honorer semakin besar karena rencana penghapusan tenaga honorer dan outsourcing pada tahun 2026. Ia menilai masa pengabdian yang sudah puluhan tahun bisa tidak dihargai jika pemerintah tidak memberi solusi.
“Kalau tahun depan tenaga honorer dihapus, bagaimana nasib kami yang sudah lama bekerja? Jangan sampai pengabdian kami sia-sia,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, yang menerima langsung aspirasi tersebut mengakui pertemuan berlangsung di luar agenda resmi Badan Musyawarah (Banmus). Namun, pihaknya tetap menampung keluhan honorer R4 yang didominasi sopir, satpam, cleaning service, hingga tenaga teknis.
“Ya, tadi saya sudah sampaikan sama pimpinan dan juga sudah komunikasi dengan BKD. Hanya memang sampai sekarang belum ada jawaban, sementara hari ini adalah batas akhir pendaftaran,” jelasnya.
Menurut Adyansa, salah satu tuntutan utama adalah agar honorer R4 segera didaftarkan dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka berharap meski status masih paruh waktu, gaji yang diterima tidak sebatas gaji honorer biasa.
“Teman-teman ini meminta, karena ada PPPK paruh waktu, agar namanya terdaftar di BKN. Namun, gaji yang mereka terima tetap setara gaji honorer sampai pengangkatan penuh dilakukan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Beberapa di antaranya bahkan telah bekerja belasan hingga puluhan tahun.
“Saya pribadi melihat ada honorer yang 15 hingga 20 tahun mengabdi. Walaupun hanya sebagai sopir atau tenaga kebersihan, tetap harus diperhatikan oleh Pemkot,” terangnya.
Merespons hal itu, DPRD Kota Tarakan melalui Komisi I berkomitmen menindaklanjuti tuntutan honorer R4. Adyansa memastikan pihaknya segera menghubungi BKPSDM dan instansi terkait agar persoalan tidak berlarut.
“Kami akan komunikasikan segera dengan BKPSDM. Harapan kami, ada kepastian yang jelas untuk honorer R4 ini. Kami imbau juga mereka tetap tenang,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
