benuanta.co.id, TARAKAN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tarakan menyatakan masih menunggu instruksi dari BPOM Pusat terkait keterlibatan dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam memastikan kelancaran pengawasan pangan dalam program tersebut.
Kepala BPOM Tarakan, Harianto Baan menjelaskan pihaknya siap menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan jika memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
“Kalau ada instruksi dari pusat, tentu kami akan bergerak sesuai dengan tugas BPOM, yaitu mengawasi obat dan makanan,” ujarnya.
Hatianto mengemukakan, saat ini sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut menyebutkan BPOM dapat melakukan pengawasan terhadap bahan makanan yang digunakan dalam program MBG. Namun, pelaksanaan pengawasan ini masih bergantung pada ketersediaan anggaran yang dibagi dengan BGN.
“Karena anggaran kami terbatas, kami baru bisa bergerak jika ada sharing anggaran dengan BGN. Apalagi setelah ada pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, kami harus menyesuaikan kemampuan operasional kami,” jelasnya.
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan ini adalah ketersediaan alat uji (test kit) untuk memastikan keamanan bahan pangan yang digunakan. Pengadaan alat-alat tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga BPOM tidak dapat serta-merta melakukan pengawasan tanpa adanya dukungan anggaran dari pusat.
“Kalau ada anggaran turun dan ada instruksi untuk mengawal program MBG, tentu kami akan menjalankan pengawasan sesuai dengan porsi anggaran yang diberikan,” tambahnya.
Keterlibatan BPOM dalam pengawasan MBG menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Musdalifah, salah seorang warga Tarakan mengaku mendukung jika BPOM dilibatkan dalam pengawasan program ini.
“Kami sebagai orang tua pasti ingin anak-anak mendapat makanan yang benar-benar sehat. Kalau BPOM ikut mengawasi, kami akan lebih tenang,” ujarnya.
Senada dengan itu Bahar, warga lainnya berharap pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan kualitasnya.
“Jangan sampai niat baik untuk memberikan makanan bergizi malah membahayakan kesehatan karena kurang pengawasan. Jangan sampai seperti yang sudah terjadi di luar, yaitu makanan yang asal-asalan malah bikin sakit,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Nicky Saputra
