benuanta.co.id, TARAKAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan sebut relokasi sulit dilakukan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan tanah longsor di Kota Tarakan.
Kepala BPBD Kota Tarakan, Yonsep menuturkan relokasi akan membutuhkan waktu, biaya dan perencanaan yang matang untuk dilakukan. Selain itu, ada kultur masyarakat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan relokasi.
“Tidak serta merta kepemilikan pemerintah dengan lahan itu sesuai dengan naturalnya masyarakat. Kita memindahkan mereka harus melihat kultur juga,” ungkapnya, Jumat (31/1/2025).
“Yang tadinya rawan banjir dekat dengan laut karena kehidupannya nelayan lalu kita pindahkan ke darat juga dapat menjadi masalah sosial baru. Itulah perlu perencanaan dan pemetaan yang matang,” tambahnya.
Kendati demikian, relokasi merupakan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan untuk mengurangi korban bencana tanah longsor yang belakangan ini sering terjadi karena cuaca ekstrem.
“Dimungkinkan satu-satunya jalan yaitu relokasi karena tidak ada jalan keluar. Kita memindahkan masyarakat karena ini yang bisa kami lakukan dan harus bertahap,” jelasnya
Menurutnya, rata -rata masyarakat yang terdampak kurang lebih 60 persen memiliki sertifikat hak milik tanah dan punya dan 40 tidak memiliki hak milik tanah. Ia menerangkan 40 persen tersebut kemungkinan dapat di relokasi walaupun pelaksanaannya sulit dilakukan.
“Kota ini pulau tata ruang juga terbatas. Yang kita pikirkan juga dukungan semua pihak untuk berpartisipasi dalam penyediaan tempat. Kalau masyarakat meminta untuk melakukan siring juga memakan anggaran yang besar,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
