benuanta.co.id, TARAKAN – Pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Tarakan angkat suara terkait penemuan beras subsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHK) yang dioplos. Selain itu Bulog juga akan terbuka dalam pengungkapan kasus ini.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Tarakan, Sri Budi Prasetyo mengungkapkan saat ini dari pihak Bulog yang diperiksa oleh kepolisian hanya satu orang saja yaitu Kepalan Seksi (Kasi). Disinggung mengenai kasus pengoplosan beras, ia sangat berterima kasih dan mendukung terkuaknya masalah tersebut.
“Kami siap terbuka karena kami mendukung sebab memang penugasan SPHP harus dikerjakan bareng-bareng dan dipantau bersama,” ujarnya Rabu (12/6/2024).
Ia membenarkan juga pengawasan pendistribusian beras SPHP merupakan kewenangan Bulog dengan melibatkan satgas pangan, kepolisian, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan langsung kepada dirinya jika mendapat kejadian yang sama.
“Saya menyampaikan kontak pribadi saya 081282333322. Apabila ada terjadi sesuatu bisa langsung konfirmasi ke kami. Nanti bisa kita tindak bareng-bareng,” lanjutnya.
Ia membeberkan selama ini pihaknya rutin melakukan monitoring pengawasan ke sejumlah pengecer beras SPHP yang ada di Kota Tarakan. Bahkan pada 31 Mei 2024 lalu, ia melakukan monitoring di 20 titik pengecer beras SPHP. Oleh karena itu ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari. Tak hanya itu saja, ia meluruskan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) pendistribusian beras SPHP, tidak ada pembagian kuota. Siapapun dapat mendapatkan SPHP sesuai kebutuhannya.
“Saat stoknya ada Silahkan mau ambil 1000 atau 500. Kalau stok tidak ada baru kami bagi sekian-sekian. Setiap pengecer beras SPHP wajib terdaftar di Bulog. Pengecer juga wajib mengisi surat pernyataan,” ujarnya.
Ia menerangkan dalam surat pernyataan termuat beberapa ketentuan seperti, tidak boleh mencampur mengganti kemasan, tidak boleh menjual di atas HET, tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Jika ditemukan melanggar maka akan dicabut izinnya. Terkait pelaku pengoplasan beras, HS diakuinya memang sudah menjadi pengecer beras SPHP selama dua tahun, namun pihaknya tak mengenal secara pasti.
“Jadi kalau ada kebijakan baru berlaku tidak boleh melanggar, jadi kami cabut izinnya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Nicky Saputra
