benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, pemerintah pusat nantinya akan menurunkan anggaran secara bertahap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak terkecuali KPU Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al-Islami mengatakan anggaran akan diberikan KPU Republik Indonesia sesuai dengan tahapan yang akan berjalan.
“Misalnya tahapan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 maka itu yang akan di drop oleh KPU RI. Begitu juga anggaran untuk tahapan di 2024, maka di tahun 2024 juga akan diberikan,” ujar Suryanata Al-Islami kepada benuanta.co.id, Sabtu 21 Januari 2023.
Kata dia, yang jelas KPU RI itu telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan DPR terkait alokasi anggaran secara keseluruhan. Sehingga KPU RI yang akan mendistribusikan ke masing-masing satker baik di provinsi maupun kabupaten kota.
“Umpamanya Rp10 miliar, ada bagian KPU Provinsi ada untuk KPU kabupaten kota sehingga nanti dijelaskan lagi berapa pembagiannya. Di pusat sendiri pemerintah tidak sekaligus memberikan anggaran kepada KPU RI tapi bertahap,” paparnya.
Nantinya anggaran yang diberikan dua peruntukan pertama untuk anggaran rutin seperti gaji dan sebagainya dan anggaran pemilu.
“Terkait besarannya, saya belum dapat laporan secara terperinci di Kaltara itu kewenangan KPU RI,” terangnya.
Hanya saja pihaknya telah diminta menyampaikan update kebutuhan anggaran salah satunya anggaran distribusi logistik. Di mana setiap wilayah tidak semua sama dan setiap daerah berbeda besarannya. Pasalnya ada wilayah yang dijangkau dengan lewat udara saja, tentu berbeda dengan jalur darat ataupun jalur air.
“Kalau nantinya ditemukan di lapangan tidak sesuai, maka kita diberikan untuk melakukan revisi anggaran,” pungkasnya. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
