benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat peran analisis kebijakan dalam mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Advokasi Brief Peran dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) Tahun 2026.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto mengatakan, Kaltara sebagai provinsi termuda masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mulai dari kualitas belanja publik yang belum optimal hingga ketimpangan akses layanan antarwilayah.
Ia menjelaskan, hasil kajian Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia bersama Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar menemukan fenomena Low Growth–High Spending.
Fenomena tersebut menggambarkan tingginya belanja daerah yang belum sepenuhnya sejalan dengan capaian layanan dasar masyarakat.
“Belanja daerah relatif tinggi namun belum menghasilkan capaian layanan dasar yang sebanding,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, SKALA sebelumnya telah menggelar Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan yang menghasilkan 10 policy brief final. Dokumen itu mencakup berbagai sektor strategis, seperti fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan dan perikanan, air minum, hingga pembangunan inklusif.
Menurut Denny, policy brief tersebut telah disusun oleh aparatur dari berbagai perangkat daerah dan siap dijadikan bahan advokasi kepada para pengambil keputusan.
Namun demikian, ia menilai dokumen tersebut belum memiliki forum resmi untuk dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan utama. Akibatnya, pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan daerah masih belum optimal.
Selain itu, Denny juga menyoroti tata kelola JFAK di Kaltara yang dinilai masih memerlukan penguatan koordinasi lintas instansi.
“Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya tindak lanjut terkait penanggung jawab JFAK serta belum terbentuknya forum kolaborasi analisis kebijakan,” ujarnya.
Melalui forum yang berlangsung selama dua hari tersebut, Pemprov Kaltara berharap lahir komitmen bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi policy brief ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
Tak hanya itu, forum tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi sekaligus mengaktifkan Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
