benuanta.co.id, BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, akhirnya buka suara menanggapi aksi penyampaian aspirasi (demo) yang dilakukan warga Merancang Ulu dan Melati Jaya terkait sengketa batas wilayah dan kejelasan status lahan.
Merespons dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan tidak tinggal diam dan bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah antarwilayah tersebut.
“Jadi demo kemarin itu adalah kawan-kawan dari Merancang Ulu dengan kawan-kawan dari Melati Jaya. Saya kira itu hal yang biasa terkait adanya batas wilayah,” ujar Gamalis, Senin (3/8/2026).
Gamalis menekankan pihak Pemkab menampung seluruh masukan masyarakat dan menganggap aksi tersebut murni sebagai penyampaian aspirasi, bukan gejolak negatif.
“Saya tidak mengatakan ini demo, ini penyampaian aspirasi. Mereka menyampaikan aspirasi dan kita menangkap semua itu. Kita berikan atensi yang bagus terhadap semua masukan,” tegasnya.
Untuk mengurai benang ruwet persoalan lahan ini, Pemkab Berau telah menunjuk Asisten I Setda Berau untuk memimpin tim penyelesaian masalah. Gamalis membeberkan, di lokasi yang dipersoalkan tersebut sejatinya terdapat lahan seluas 111 hektare yang diproyeksikan menjadi sentra pertanian baru untuk menopang ketahanan pangan daerah.
“Bagaimanapun di lahan itu ada terhampar 111 hektare yang akan digarap untuk dijadikan petah-petah sawah. Sawah ini tentu berguna untuk ketahanan pangan di masyarakat Kabupaten Berau,” ungkap Gamalis.
Ia menambahkan, Pemkab Berau berupaya agar sentra beras tidak hanya terfokus di kawasan Buyung-Buyung semata, melainkan tersebar di beberapa daerah lain, termasuk Melati Jaya. Terkait kepemilikan sah dan legalitas atas lahan 111 hektare tersebut, Wabup Berau mengaku masih menunggu verifikasi data akurat dari tim lapangan sebelum mempublikasikannya ke publik.
“Saya belum dapat memastikan itu tersertifikat atas nama siapa atau atas kampung mana. Saya harus update itu dulu dengan para tim yang diketuai Asisten I, takutnya nanti informasi yang saya berikan terlepas dari data tim,” pungkasnya.
Pemkab Berau berharap melalui tim khusus ini, kejelasan legalitas batas wilayah dapat segera tercapai sehingga program pencetakan sawah demi ketahanan pangan lokal bisa berjalan lancar tanpa memicu konflik antarwarga. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
