benunata.co.id, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim) menjalin kerja sama sebagai upaya memperkuat jejaring pembangunan wilayah, termasuk kawasan perbatasan.
Akademisi sekaligus pakar ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menilai langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan, namun perlu dilihat dari sudut pandang teori kewilayahan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.
Menurutnya, berdasarkan teori kewilayahan terdapat dua konsep utama, yaitu homogeneous region atau wilayah dengan tingkat kesamaan, dan functional region atau wilayah dengan keterikatan fungsional antardaerah.
“Kalau kita melihat dari dua konsep ini, kerja sama antara Kaltara dan Kaltim berada pada konteks wilayah homogeneous, yakni wilayah yang memiliki tingkat penciri yang sama,” jelasnya, Sabtu (9/8/2025).
Kesamaan itu, kata Dr. Margiyono, terlihat jelas pada struktur ekonomi kedua provinsi. Sektor pertambangan menjadi sektor dominan, dengan kontribusi di Kaltim hampir mencapai 40 persen dan di Kaltara sekitar 25–27 persen.
“Kaltara memang dulunya, khususnya Tarakan, dikenal sebagai daerah minyak. Tapi sekarang sudah beralih menjadi wilayah perdagangan dan jasa,” ujarnya.
Struktur sektor industri dan pertanian kedua provinsi, menurutnya, juga memiliki karakter yang sama. Dengan kondisi tersebut, potensi kerja sama secara ekonomi dinilai terbatas.
“Kalau wilayahnya punya penciri yang sama, apa yang mau dipertukarkan atau ditransaksikan? Kerja sama seperti itu sulit memberikan kebermanfaatan yang maksimal meskipun secara jejaring mungkin penting,” lanjutnya.
Berdasarkan teori tersebut, ia menekankan kerja sama ideal dilakukan antara daerah yang memiliki penciri berbeda, sehingga saling melengkapi dan menghasilkan manfaat besar.
Sebagai contoh, ia menyebut potensi kerja sama antara Kaltara dengan Jawa Timur akan jauh lebih bermakna. Secara struktur ekonomi dan sosial, kedua wilayah ini saling melengkapi: Kaltara mampu menyediakan bahan baku dari sektor kehutanan dan perikanan, sementara Jawa Timur memiliki kekuatan industri pengolahan di Surabaya, Pasuruan, Gresik, dan Sidoarjo.
“Kalau pola seperti ini diterapkan, akan ada hubungan saling menguntungkan. Satu pihak mengirimkan bahan baku, pihak lain memasok kebutuhan logistik seperti beras atau sayur mayur,” terangnya.
Ia menjelaskan, kerja sama berbasis perbedaan potensi juga membuka peluang kesepakatan yang jelas mengenai kuota pasokan dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kalau sudah ada kepastian berapa yang dibutuhkan dan berapa yang dipasok, maka perencanaan produksi bisa dilakukan secara tepat. Produksi yang terencana akan membuat pasokan stabil, dan kalau stabil, harga juga akan stabil,” katanya.
Menurutnya, stabilitas tersebut akan memperkuat fondasi ekonomi, menjamin ketersediaan pangan, kecukupan gizi, hingga keberlanjutan ekspor.
Selain Jawa Timur, Sulawesi Selatan juga dinilai sebagai mitra potensial. Arus barang dan orang antara Kaltara dan Sulawesi Selatan cukup besar, baik melalui jalur pelayaran maupun penerbangan.
“Kalau arusnya besar, itu artinya keterikatan wilayahnya kuat. Kalau ini dikerjasamakan, manfaatnya akan sangat maksimal,” imbuhnya.
Sementara itu, kerja sama Kaltara–Kaltim saat ini, menurut Dr. Margiyono, cenderung lebih bersifat administratif. Contohnya, penetapan sejumlah wilayah Kaltara sebagai daerah penyangga bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“IKN sampai sekarang pun belum memberi dampak langsung. Aktivitas di sekitarnya juga belum terasa. Jadi, kalau kita bicara manfaat ekonomi, hasilnya masih terbatas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, meski akses transportasi darat melalui jalan Trans Kalimantan sudah mendukung mobilitas barang dan orang, kegiatan transaksionalnya selama ini sudah berjalan tanpa memerlukan kesepakatan formal.
Meski manfaat ekonominya belum optimal, ia melihat kerja sama Kaltara–Kaltim tetap memiliki nilai pada sektor non-ekonomi, seperti pelestarian lingkungan.
Ia mencontohkan kawasan Hutan Mentarang yang dikenal sebagai The Heart of Borneo.
“Kalau untuk mengamankan lingkungan, saling melindungi, dan saling menguatkan, kerja sama seperti ini sangat tepat. Namun, untuk pemanfaatan ekonomi, keterbatasan fungsional karena kesamaan karakter wilayah membuat hasilnya kurang maksimal,” paparnya.
Dr. Margiyono juga menyoroti peluang kerja sama di bidang pendidikan. Ia mengingatkan Universitas Borneo Tarakan pada awalnya dibina oleh Universitas Mulawarman di Kaltim.
“Sekarang posisinya sudah sejajar. Kalau mau mendorong manfaat yang lebih besar, bisa bekerja sama dengan universitas-universitas di Jawa Timur seperti Universitas Airlangga atau Universitas Brawijaya. Ini akan melahirkan hasil yang signifikan,” tuturnya.
Ia menutup pandangannya dengan penekanan kebermanfaatan kerja sama sangat dipengaruhi oleh struktur dan karakter wilayah yang terlibat.
“Kalau homogenitasnya tinggi, hasilnya akan terbatas. Tapi kalau ada perbedaan potensi dan hubungan fungsional yang kuat, kebermanfaatannya bisa maksimal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
