benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berjalan lamban. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, bakal melakukan evaluasi penyajian laporan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Pasalnya hingga Desember 2024 ini, realisasi penggunaan APBD Pemprov Kaltara masih di angka 64 persen, jumlah itu tentunya masih jauh dari yang diharapkan oleh Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang menargetkan capaian realisasi APBD 2024 di atas 92 persen atau lebih baik dari tahun 2023 lalu.
“Memang realisasi APBD kita masih lamban, namun terkait faktornya sendiri hanya bagian teknis yang tahu. Karena BKAD sendiri hanya menerima berkas pelaporan saja,” kata kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, Senin (23/12/2024).
Lambannya realisasi APBD tahun 2024 ini, diakui Denny akan menjadi atensi. Selain harus mendorong setiap OPD untuk meningkatkan target realisasi APBD, pihaknya juga ingin menekan komitmen setiap OPD untuk memperbaiki kinerja atau evaluasi dari realisasi APBD 2024.
“Intinya itu komitmen, karena dari BKAD sendiri kita sudah memberikan imbauan secara lisan dan tertulis tinggal bagaimana perangkat lain menyikapinya. Makanya kita berharap di tahun depan para OPD ini bisa memberikan pelaporan realisasi penggunaan APBD per triwulan, agar realisasi penggunaan APBD dapat dipakai secara maksimal,” terangnya.
Terkait lambannya serapan APBD ini juga, Denny mengaku tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap defisit APBD di 2025.
“Bisa saja berpengaruh karena pusat juga akan memberikan penilaian dan pertimbangan. Tapi saya sendiri berharap hal itu tidak akan terjadi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Yogi Wibawa
