TANJUNG SELOR – Diisukan bakal mengusung orang nomor 1 di Kepolisian Daerah Kalimantan Utara untuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) nanti, ternyata membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), semakin yakin untuk melawan kubu petahana.
Namun saat di konfirmasi oleh benuanta.co.id, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kaltara malah menggunakan istilah ‘ABI’ yang saat ini merupakan jargon masyarakat untuk tidak mendukung Irianto Lambrie yang merupakan kubu petahana.
Ketua DPD PDIP Kaltara, Drs. Jhonny Laing Impang mengatakan, saat ini PDIP berhak mengusung siapa saja, kecuali Petahana.
“Mau itu Kapolda atau siapa saja, semuannya mungkin saja terjadi, Asal Bukan Irianto (ABI), karena PDIP tetap komitmen tidak mendukung beliau, walaupun sempat ada klaim-klaiman antar pendukung,” kata pria nomor 1 di PDIP Kalimantan Utara (Kaltara) itu.
Meski demikian, Jhonny Laing sendiri tidak menafikan isu pemilu yang beredar di masyarakat Kaltara. Menurutnya saat ini PDIP terus melakukan komunikasi politik untuk menentukan Pasangan Calon (Paslon) Pilgub Kaltara untuk menjaring Paslon yang dapat mengobati kekecewaan masyarakat terhadap Petahana.
“Saat ini kita komunikasi terus, bahkan terhadap tokoh yang diisukan dengan kita dan sudah jelas tidak akan ada nama Irianto di dalamnya,” ungkapnya lagi.
“Karena PDIP merupakan partai yang mendengarkan suara rakyat dan kita akan mencari Paslon yang dapat mengubah Kaltara kedepannya,” pungkasnya.
Menurut Jhonny Laing, apa yang dilakukan oleh petahana selama 7 tahun menjabat sudah cukup membuktikan kalau petahana tidak pantas mendapatkan dukungan dari PDIP. Pasalnya, banyak visi misi yang dijalankan oleh petahana saat ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kaltara.
“Ekonomi tidak merata, pembangunan tidak signifikan padahal sudah 7 tahun loh menjabat, masa kantor pemerintahan masih numpah, bahkan gedung DPRD pun ngontrak. Gak sedih apa kita melihat Kaltara begini,” imbuhnya.
Sebagai politisi senior, dirinya bahkan tidak segan meminta petahana belajar dari Kabupaten Malinau, saat ia masih menjadi anggota DPRD dan Ketua DPRD selama 2 tahun yang membuat Jhonny Laing yakin, kalau melakukan pembangunan daerah tidaklah begitu sulit, asal memiliki hati yang ikhlas dan mau bekerja keras demi rakyat.
“Dulu anggaran di Malinau sangat sedikit, sepi lagi. Tapi periode pertama saya bersama pak bupati saat itu, berhasil membangun insfraktruktur Malinau, semua kantor kita tata kelola dengan baik,” lanjutnya.
“Dua periode berikutnya saya jadi Ketua DPRD dan lihat Malinau sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat membangun Ibu Kota Kaltara selama 7 tahun ini, karena Malinau saja bisa masa ibu kota tidak bisa,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli








Iya cari calon lain aja seperti Irjend.Indrajit atau Brigjend.Pol.Zainal P yg jadi Gubernur Kaltara di 2020-2025 lebih baik…5 thn mimpin kaltara saja kota tanjung selor jln,parit/selokan, dan lainnya byk rusak dan berdebu…sy saja rakyat bulungan prihatin lihat ibu kota provinsi seperti ini..jln dr kilo 9 s/d mangkupadi hancur..proyek2 byk gak jelas..