benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Tingkat pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi, biasanya akan mempunyai peluang lebih rendah untuk menjadi miskin.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara), Mas’ud Rifai mengatakan selama tahun 2018-2023, Sebagian besar penduduk miskin memiliki pendidikan terakhir SD/SLTP. Pada tahun 2018, sebanyak 44,27 persen penduduk miskin yang berpendidikan SD/SLTP, sedangkan pada Tahun 2023, sebanyak 64,48 persen penduduk miskin yang berpendidikan SD/SLTP.
“Pada 2018 hingga 2020, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin yang berpendidikan SLTA keatas. Namun kemudian menurun pada Tahun 2021 menjadi 19,82 persen dan kembali naik pada 2022 kemudian turun kembali pada 2023,” katanya Sabtu (30/3/2024).
Apabila ditinjau berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase penduduk miskin yang berpendidikan SD/SLTP tertinggi pada Tahun 2023 berada di Kabupaten Nunukan dengan persentase penduduk miskin sebesar 72,03 persen. Meskipun begitu, penduduk miskin yang berpendidikan SLTA ke atas paling kecil berada di Kabupaten Tana Tidung (KTT) yaitu sebesar 8,51 persen.
Sedangkan untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk miskin yang berumur 7-12 tahun atau setara dengan usia sekolah dasar berfluktuatif setiap tahunnya.
“Pada tahun 2018, persentase APS penduduk miskin yang berumur 7-12 tahun adalah 92,06 persen, sedangkan pada Tahun 2023 adalah 100 persen. Sama halnya pada penduduk miskin yang berumur 13-15 tahun atau setara dengan usia sekolah menengah pertama,” terangnya.
Pada tahun 2018 penduduk miskin yang berusia 13-15 tahun APSnya sebesar 88,52 persen, sedangkan pada Tahun 2023 yaitu 95,47 persen.
“Pada Tahun 2023, APS Kabupaten/Kota pada umur 7-12 tahun sudah 100 persen. Sedangkan pada umur 13-15 tahun terdapat dua kabupaten yang telah mencapai 100 persen, yaitu Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan,” tuturnya.
Sumber penghasilan utama rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi di suatu rumah tangga.
Sepanjang tahun 2018-2023, lebih dari 40 persen penduduk miskin memiliki status tidak bekerja. Pada Tahun 2023, 44,82 persen penduduk miskin tidak bekerja. Angka tersebut cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 49,38 persen.
“Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat ditunjukkan di antara penduduk miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan rumah tangga dan status pekerjaan,” sebutnya.
Penduduk miskin sering kali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani, dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Pada Tahun 2023 sebanyak 27,59 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Jumlah ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 28,41 persen.
Persentase tertinggi penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja berada di Kota Tarakan, yaitu sebesar 50,44 persen. Sedangkan persentase tertinggi penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian ada di Kabupaten Malinau yaitu sebesar 52,76 persen. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
