benuanta.co.id, NUNUKAN – Suarakan persoalan infrastruktur di dataran tinggi Krayan, rombongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan sambangi 4 kementerian atau badan di Jakarta.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur mengatakan, DPRD Nunukan akan melakukan audiensi ke kementerian PUPR RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Balai Pengelolaan Perbatasan Nasional (BPPN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pertemuan itu untuk menyalurkan aspirasi yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat di Krayan. Khususnya terkait akses jalan hingga jembatan penghubung antar kecamatan yang rusak parah, baik jalan poros nasional hingga jalan lingkar provinsi.
“Selama ini masyarakat di Krayan sangat terisolir, jalan yang mereka lalui untuk beraktivitas dan perlintasan sembako sangat rusak tidak bisa dilalui padahal Krayan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, seharusnya jadi garda terdepan NKRI. Harus menjadi cermin kemakmuran bangsa ini, tapi faktanya kondisi di sana sangat memprihatinkan sekali,” kata Mansur kepada benuanta.co.id, Jumat (14/3/2025).
Mansur mengatakan, pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap Krayan khususnya terhadap pembangunan infrastruktur. DPRD Nunukan terus berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terhadap kementerian PUPR RI.
“Kemarin kita sudah lakukan audiensi dan langsung bertemu dengan staf khusus Menteri PUPR, kita sudah sampaikan apa saja yang menjadi persoalan dan bagaimana kondisi infrastruktur di Krayan saat ini,” ungkapnya.
Balik persoalan pertahanan negara, infrastruktur, akses pendidikan hingga akses kesehatan yang terisolir akibat rusaknya akses jalan. Sehingga, ia menyebut kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Krayan. Dari hasil pertemuan itu juga dia mengklaim telah dicatat oleh staf khusus dan akan disampaikan langsung ke menteri PUPR.
Tak hanya itu, Mansur juga menyatakan jika DPRD Nunukan menolak tertundanya pembangunan jembatan Binuang di Krayan Tengah akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Pasalnya jembatan yang selama ini dilalui oleh masyarakat di Binuang hanya jembatan gantung yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.
“Yang disampaikan kemarin itu anggaran terblokir karena efisiensi, kami tidak peduli dengan kebijakan efisiensi anggaran, yang kami minta jembatan tersebut segara dikerjakan begitupun dengan akses jalan lainnya yang rusak parah,” tegasnya.
Mansur mengatakan jika persoalan ini akan disampaikan juga ke Bappenas karena persoalan ini tidak boleh diabaikan oleh pemerintah pusat. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Yogi Wibawa
