benuanta.co.id, BERAU – Sebagai pilar ke-4 demokrasi, pers harus menjalankan peran dalam membangun kehidupan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Hal ini bertujuan maksud tercapai yakni, pers harus merdeka dan jauh dari intervensi politik dan bisnis. Demikian ucap Ketua PWI Provinsi Kaltim, Abdurahman Amin saat membawakan materinya dalam kegiatan Workshop Jurnalistik dan Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Berau, periode 2024-2027 yang digelar di Ballroom Hotel Exclusive, Jumat (2/8/2024).
“Kalau wartawan dalam menjalankan tugasnya masih diintervensi, masih diintimidasi, masih takut-takut, maka kehidupan pers di tempatnya bekerja itu belum sepenuhnya merdeka,” ungkapnya.
Intervensi dan intimidasi terhadap pers tidak selalu terlihat baik dalam bentuk intervensi bisnis maupun politik.
“Karena itu, penting pimpinan redaksi bisa dipisahkan antara wartawan organik atau reguler dan wartawan advertorial dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.
“Supaya apa? Supaya dia jelas. Yang satu bekerja untuk kepentingan masyarakat, yang satu bekerja untuk kepentingan bisnis. Kalau satu orang dipaksa untuk mengerjakan dua-duanya maka itu menghasilkan wartawan yang tidak independen,” tambahnya.
Independensi atau kemerdekaan serta kebebasan pers itu, menurutnya merupakan indikator untuk mengukur atau menilai lembaga pers bekerja dengan baik atau tidak saat menjalankan tugasnya.
“Bukan sebaliknya berdasarkan kemakmuran atau kesejahteraan. Pers yang baik bukan karena dia makmur, sejahtera. Itu dampaknya saja. Pers yang baik itu yang punya kebebasan, yang punya independensi. Dia tidak bisa diintervensi,” tegasnya.
Tak hanya itu, menurut Amin, pers harus mampu mengedukasi masyarakat dengan menyajikan pemberitaan yang mendalam.
“Apalagi tahun ini merupakan tahun politik. Pers, harus mampu memberikan alternatif figur yang layak memimpin suatu daerah,” bebernya.
“Kenapa hari ini yang berlaga di provinsi itu-itu saja. Nah itu sebenarnya menjadi autokritik bagi kita. Bisa saja kita sebagai pers yang mempunyai akses untuk mewawancarai dari tukang becak sampai bupati tidak menggunakan fasilitas itu mendapatkan figur-figur yang layak misalnya untuk memimpin Kabupaten Berau,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Kompetensi Wartawan PWI Pusat, Endro S Efendi dalam satu poin materinya selain menjelaskan kode etik jurnalistik yang harus dipahami semua wartawan, ia juga menerangkan bahwa dalam tanda kutip tuhan yang disembah seorang jurnalis adalah kemerdekaan pers.
“Berikutnya kemerdekaan pers menjadi milik masyarakat. Jadi semua adalah kepentingan masyarakat. Dan tujuannya bagaimana kita tidak menyalahgunakan profesi yang ada. Profesi ini mulia dan ini profesi terbuka karena terbuka, mari belajar,” bebernya.
Senada Ketua PWI Berau, Yudhi Perdana yang baru saja dilantik mengajak semua anggota PWI Berau juga pengurus baru periode 2024-2027 untuk selalu mengedepankan kebenaran dalam pemberitaan setiap hari.
“Dan menegakkan integritas dan profesionalitas. Di era industri yang serba cepat ini tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik semakin kompleks. Nah tugas kita semua sebagai pengurus PWI adalah memastikan bahwa anggota tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan selalu menjunjung tinggi kebenaran dalam pemberitaan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
