benuanta.co.id, TARAKAN – Mencari keadilan atas putusan Mahkamah (MK) terkait Pemilihan Suara Ulang (PSU). Perwakilan Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan tengah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Senin, 10 Juni 2024 kemarin.
Hal tersebut dilakukan para perwakilan Caleg terpilih Dapil Tarakan Tengah agar difasilitasi untuk melakukan hearing ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
“Semoga aspirasi kami dapat ditindaklanjuti,” ujar salah satu perwakilan Caleg terpilih Dapil Tarakan Tengah, Herman Hamid menyampaikan niat RDP.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Muhammad Hanafi turut prihatin atas putusan MK yang memerintahkan PSU di dapil Tarakan Tengah. Namun, sebagai negara hukum wajib untuk menjalankan hasil putusan MK tersebut.
“Meski demikian, masih ada beberapa langkah yang bisa ditempuh sebelum juknis turun dari KPU RI. Untuk itu, saya sarankan agar berjuang bersama-sama melalui parpol. Untuk memperkuat argumentasi sebaiknya jangan dilakukan secara individu tapi organisasi, ” kata Hanafi.
Oleh karena itu, Pimpinan RDP, Yulius Dinandus menyetujui permintaan perwakilan Caleg terpilih Dapil Tarakan Tengah untuk difasilitas bertemu dengan KPU RI. Ia merencanakan untuk segera ke Jakarta dalam dalam pekan ini.
“Pertama, saya mengingatkan bahwa keputusan MK adalah keputusan tertinggi. Namun, kita masih dapat mengupayakan PSU yang berkeadilan lewat juknis yang belum diturunkan oleh KPU RI,” ungkapnya.
“Jadi itu yang coba kami fasilitasi ke KPU RI. Jika tujuannya ke sana meminta untuk menganulir putusan MK maka kami tidak akan menindaklajuti tapi jika hanya meminta keadilan ke KPU maka kami bantu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
