DKP Bakal Tambah Pokmaswas ke Kabupaten Kota di Kaltara

benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan penambahan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas) kabupaten kota di Kaltara pada 2024.

Kepala DKP Kaltara, Rukhi Syayahdin melalui Sub Koordinator Pengawasan DKP Kaltara, Azis, mengatakan, saat ini terdapat 36 Pokmaswas yang tercatat aktif di Kaltara.

“Kita akan ada penambahan menjadi 40 Pokmaswas di tahun ini,” katanya, Kamis (6/6/2024).

Nantinya, Pokmaswas yang baru dibentuk berada di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Khusus untuk pembinaan Pokmaswas baru akan diberikan pengarahan untuk tugas dan fungsi Pokmaswas.

Baca Juga :  DKP Kaltara Masih Temukan Dokumen Tak Sesuai Peruntukkan Kapal

“Kita akan berikan pengarahan untuk apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melaporkan. Laporannya itu boleh menggunakan android, ataupun kalau ada fasilitas seperti kamera bisa dipakai dokumentasi,” imbuhnya.

Biasanya, laporan yang diberikan oleh Pokmaswas berbentuk dokumen dengan berbagai macam laporan permasalahan. Diantaranya, pelanggaran terkait destruktif fishing. Pihaknya juga menemukan adanya laporan pembuangan limbah ke laut dari salah satu perusahaan.

“Termasuk ada kegiatan misalnya di tambak membuang limbah, dan menggunakan racun itu biasanya laporan dari Pokmaswas,” sebutnya.

Baca Juga :  DKP Kaltara Masih Temukan Dokumen Tak Sesuai Peruntukkan Kapal

Adapun pembinaannya, pihaknya mengganggarkan melalui APBD dan APBN. Pada tahun ini, APBN sudah dijalankan pada bulan Juni 2024. Ditegaskan Azis, pembinaan kegiatan ini dikhususkan kepada Pokmaswas yang dinilai tidak aktif.

“Yang tidak aktif ini kita lakukan pembinaan. Kebetulan kalau di SDM Pengawasan Perikanan sudah kita libatkan semua, sudah ada koordinator masing-masing wilayah. Nanti koordinatornya yang akan bekerja,” jelas Azis.

Dalam pembinaan ke Pokmaswas, pihaknya tak semerta-merta menghapuskan kepengurusan Pokmaswas jika tidak aktif. Kecuali, pengurus Pokmaswas di kabupaten kota tersebut sudah tidak ada di lokasi tersebut.

Baca Juga :  DKP Kaltara Masih Temukan Dokumen Tak Sesuai Peruntukkan Kapal

“Kita tidak lakukan pembinaan, kita cabut SKnya dan tidak memperpanjang SK untuk kepengurusan selanjutnya,” pungkasnya. (adv)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1987 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *