benuanta.co.id, TARAKAN – Usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pendirian UPTD Konservasi dan Pengawasan di daerah perairan perbatasan akan segera terealisasi pada 2024.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara), Rukhi Syayahdin melalui Sub Koordinator Pengawasan DKP Kaltara, Azis mengatakan, usulan pendirian UPTD tersebut sudah disetujui oleh Kementrian Dalam Negeri. Adapun saat ini, tinggal menunggu penunjukan pejabat yang mengisi posisi tersebut.
“UPTD itu ada di Nunukan wilayah Sedadap, bersebalahan dengan Polairud Nunukan,” katanya, Selasa (16/7/2024).
Dilanjutkan Azis, perairan perbatasan Indonesia Malaysia menjadi atensi khusus dari pihaknya. Karena, marak terjadinya aktivitas pelanggaran perikanan yang dilakukan di wilayah tersebut. UPTD sendiri memiliki peran sebagai perpanjangan tangan DKP Kaltara dalam kerja pengawasan aktivitas perikanan.
“Karena kalau dari Tanjung Selor ke sana itu butuh waktu, perlu biaya BBM lagi. Kalau di sana ada sudah pejabatnya, armada juga ada lebih mudah. Apalagi kita ada penambahan armada juga satu unit di tahun ini, nanti akan kita geser ke sana,” bebernya.
Dilanjutkannya, Peraturan Gubernur (Pergub) soal UPTD Konservasi dan Pengawasan tersebut juga sudah diterbitkan. Ditargetkan pada tahun ini, UPTD akan segera beroperasi di wilayah Nunukan. “Hanya tinggal menunggu penunjukan pejabatnya dan pelantikan saja. Kalau UPTD itu dibawah DKP Kaltara,” imbuh Azis.
Adapun saat ini, sudah terdapat 3 personel yang sementara berada di UPTD. Jika sudah terdapat pejabat yang ditunjuk, maka beberapa SDM DKP Kaltara akan digeser untuk penguatan SDM di UPTD Konservasi dan Pengawasan. Terlebih, sudah terdapat satu SDM yang mengikuti pelatihan Polisi Khusus (Polsus) di Cikeas, Jawa Barat.
“Tanggal 19 ini berakhir Diklatnya, jadi sudah ada legalitasnya sebagai Polsus PWP3K. Itu boleh menindak, kalau penyidik nanti PPNS nya akan kita ikutkan Diklat,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
