Dapat Tambahan Armada Baru, DKP Kaltara Siap Amankan Perairan Kaltara

benuanta.co.id, TARAKAN – Satu unit speedboat 03 Dolphin menjadi armada baru milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Panjang speedboat ini yakni 12 meter dan 9 meter siap digunakan untuk mengamankan perairan Kaltara.

Kepala DKP Kaltara, Rukhi Syayahdin melalui Sub Koordinator Pengawasan DKP Kaltara, Azis, mengungkapkan sebenarnya terdapat dua speedboat yang baru dan diperuntukkan untuk Bidang Pengawasan dan Bidang PKKPRL.

“Fungsinya sama, hanya saja beda bidang. Kalau untuk Bidang PKKPRL itu panjangnya 9 meter,” ungkapnya, Kamis (30/5/2024).

Adapun sumber dari pengadaan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023. Saat ini armada tersebut sudah berada di Tanjung Selor.

Baca Juga :  DKP Kaltara Sebut Harga Udang Sudah Mulai Membaik

Dalam mengerahkan 03 Dolphin, pihaknya lebih mengkhususkan di perairan sungai, lantaran armada yang terbilang kecil dengan kapasitas mesin 150 PK 2 unit.

“Kapasitas juga tidak banyak, hanya 10 orang saja termasuk ABK dan motoris,” imbuhnya.

Dengan adanya armada ini, DKP Kaltara merasa cukup terbantu. Terlebih dengan wilayah perairan Kaltara yang cukup luas meliputi wilayah pulau-pulau dan perbatasan. Terlebih di Kabupaten Nunukan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan tersebut lantaran terdapat persetujuan UPTD Konservasi dan Pengawas di Nunukan.

Baca Juga :  Tim Gabungan Lakukan Pengawasan, Masih Banyak Kapal Tak Melengkapi Dokumen 

“Di sana butuh armada untuk pengawasan di sungai maupun di laut. Kapal ini sebenarnya bukan bantuan ya, kita waktu itu mengusulkan karena masuk di anggaran APBD dan sumbernya dari KKP melalui DAK 2023,” tambah Azis.

Dalam pengusulan armada ini bertujuan untuk membantu program di daerah. Beruntungnya, finalisasi dari usulan tersebut mampu dialokasikan dalam bentuk armada. Adapun dengan armada saat ini, pihaknya membutuhkan untuk anggaran operasional agar pengawasan dapat dilakukan dengan rutin.

Baca Juga :  Tim Gabungan Lakukan Pengawasan, Masih Banyak Kapal Tak Melengkapi Dokumen 

“Pengawasan itu untuk pelaku usaha harus punya izin ruang laut, itu sesuai kewenangan kami 0 sampai 12 mil. Saat ini ada 3 armada, yang siap operasi 2 armada karena satunya itu sudah lama sejak 2014 lalu. Makanya ada pembaruan armada untuk pengawasan ke pelaku usaha perikanan,” pungkasnya. (adv)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1939 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *