benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Helmi mengatakan, pihaknya akan menyusun Detail Engineering Desain (DED) pengendali banjir kawasan permukiman di Tanjung Selor.
Helmi menjelaskan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara 2017-2037, Tanjung Selor berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan berperan sebagai capital pole.
“Aglomerasi perkotaan sejak ditetapkannya Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kaltara semakin pesat dan menginvasi kawasan-kawasan sekitarnya,” kata Kamis, (16/5/2024)
Lanjut dia, secara morfologi Daerah Aliran Sungai (DAS), Tanjung Selor merupakan dataran banjir (floodplain) Sungai Kayan dan menjadi daerah binaan, di mana masyarakat mempunyai ikatan sosiografis yang erat dengan sungai.
“Seiring bertumbuhnya Tanjung Selor dan meningkatnya efek perubahan iklim yang terjadi, maka resiko banjir yang dihadapi Tanjung Selor semakin besar,” ujarnya.
Resiko yang dihadapi Tanjung Selor perlu dimitigasi, baik secara struktural maupun non-struktural. Pemerintah Provinsi Kaltara sebagai pengelola sumber daya air di wilayah sungai Kayan berupaya melakukan mitigasi dengan merencanakan pengendalian daya rusak air di kawasan permukiman Tanjung Selor melalui kegiatan DED.
“Dengan adanya kegiatan DED ini, diharapkan diperoleh suatu dokumen perencanaan untuk penanggulangan banjir kawasan permukiman di Tanjung Selor,” jelasnya.
Pekerjaan DED pengendali banjir kawasan permukiman di Tanjung Selor dilaksanakan sebagai upaya dalam mitigasi banjir baik berdasarkan riwayat yang pernah terjadi. DED ditujukan untuk menghasilkan dokumen teknis detail maupun desain sistem pengendali banjir perkotaan yang terpadu dan inklusif. Nantinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan konstruksi sehingga mampu mereduksi banjir terhadap wilayah permukiman perkotaan di Tanjung Selor.
Sasaran DED adalah dengan melakukan survei dan analisa yang relevan terhadap kejadian banjir wilayah studi, identifikasi penanganan sesuai analisis dan menyusun desain detail sistem pengendalian banjir di kawasan permukiman.
Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya DED berdasarkan nota desain yang telah dirumuskan dan dianalisis secara lengkap dan terinci. Serta mengusahakan sekecil mungkin adanya perbaikan-perbaikan atau perencanaan tambahan lainnya di kemudian hari.
“Dengan adanya DED maka akan ada sistem planning. Meliputi biaya pembangunan dan tahapan pembangunan, sehingga tercapai penyesuaian terhadap tingkat optimum dari investasi, serta tahapan pelaksanaan dalam batas-batas kemampuan pembiayaan. Termasuk juga soal Bill of Quantity (BOQ), Engineer’s Estimate (EE), dan dokumen tender yang relevan, manual operasi dan pemeliharaan,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
