Dinsos Minta Masyarakat Tidak Ketergantungan Bansos

benuanta.co.id, BERAU – Dinas Sosial (Dinsos) Berau, meminta agar masyarakat di Kabupaten Berau tidak ketergantungan dengan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.

Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi mengatakan perlunya kesadaran masyarakat dalam menerima bansos. “Jika memang sudah tidak layak menerima bantuan agar melapor dengan kesadaran diri,” ucapnya Rabu (15/5/2024).

Masyarakat umum lainnya pun bahkan bisa melaporkan jika memang ada bantuan yang tidak tepat sasaran agar dicabut atau digantikan dengan masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Melalui online di cek bansos. Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos Berau menghimpun banyak kumpulan data,” tuturnya.

Menurutnya, masing-masing lurah dan kepala kampung bisa mendaftarkan warganya dalam data tersebut.

“Baik yang miskin maupun yang hampir miskin. Dan Kabupaten Berau saat ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 5,54 persen atau 13.260 jiwa,” bebernya.

Baca Juga :  Terungkap! F dan S Simpan Sabu 6 Kg di Semak-Semak Hutan Pulau Kakaban

Angka tersebut menurun 0,11 persen dari tahun 2022 yaitu 5,56 persen atau 13.310 jiwa. “Angka kemiskinan tersebut merupakan angka absolut dari statistik, karena berdasarkan sampel BPS,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, jumlah tersebut tidak selalu menjadi patokan terhadap penerima bansos baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Karena penerima bansos dicatat berdasarkan by name by address. Sehingga, yang mendapat bantuan bisa saja statusnya hanya miskin, hampir miskin, atau tetap miskin,” bebernya.

Dicontohkannya, saat pandemi Covid-19 menyerang, masyarakat yang rentan miskin juga mendapat bantuan.

“Karena dikhawatirkan mereka akan jatuh miskin jika tidak dibantu. Itu juga tergantung dengan kesiapan anggaran yang ada. Seperti bantuan program keluarga harapan (PKH) jumlahnya hanya sedikit dari total masyarakat miskin di Berau. Sedangkan, untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) jumlah yang diberikan lebih besar dari jumlah orang miskin di Berau,” jelasnya.

Baca Juga :  Dianggap Sebagai Beban Keluarga Jadi Motif Ibu dan Adik Kandung Nekat Habisi Nyawa EJ

Selain itu, ada juga bantuan Pemkab Berau dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang mengcover lebih besar lagi.

“Untuk membantu pembiayaan orang-orang yang hampir miskin. Jadi, angka kemiskinan di Berau tidak mesti digambarkan sama dengan penerima bantuan,” imbuhnya.

Iswahyudi menambahkan, ada juga beberapa data penerima bantuan yang langsung dari kampung atau kelurahan ke kementerian, tidak melalui Dinsos Berau terlebih dahulu. Dinsos hanya membantu memfasilitasi bantuan tersebut melalui program program yang ada.

“Pun melakukan pembinaan kepada kampung dan kelurahan agar data yang masuk benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga, jika ada program pusat, provinsi atau kabupaten data tersebut bisa diusulkan. Kami juga membantu mengawasi dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sabu Siap Edar Disita Polisi, Alasan Pelaku Jualan Butuh Biaya Hidup 

Semua program yang ada dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan. Asalkan semua stakeholder terkait saling bergandengan tangan, dan terpenting sasarannya harus benar.

“Sasaran ini kadang menjadi masalah di lapangan, melihat tetangganya dapat bantuan, semua juga ingin dibantu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2820 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *