Rencana Pembangunan 2025-2045, Bappeda-Litbang Kaltara Tunggu 3 Kabupaten Lainnya

benuanta.co.id, TARAKAN – Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara telah menerima beberapa paparan pembangunan, yang saat ini juga tengah melakukan penyusunan rencana pembangunan tersebut untuk 20 tahun ke depan.

Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius mengatakan, penyusunan rencana tersebut belum dilakukan secara maksimal lantaran belum dilakukan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

“Ada 3 kabupaten yang belum melaksanakan Musrenbang, ada Bulungan, Tana Tidung dan Malinau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 3 kabupaten itu bisa Musrenbang,” katanya, Selasa (30/4/2024).

Jika ketiga kabupaten tersebut telah melakukan Musrenbang maka akan diselaraskan dengan RPJPD provinsi. Tentu, jika keseluruhan kabupaten kota telah melakukan Musrenbang, maka juga wajib provinsi menggelar hal serupa.

Baca Juga :  Gaet Perusahaan dalam Penanganan Stunting

“Nunukan dan Tarakan sudah juga Musrenbang. Konsep paparannya tergantung karakteristik daerahnya masing-masing,” lanjut Bertius.

Adapun konsep pembangunan untuk Tarakan yang sudah pihaknya terima, fokus terhadap potensi unggulan yakni dibidang jasa. Sehingga fokus pembangunan tersebut akan kembali diselaraskan dengan provinsi. Pun dengan Nunukan, yang lebih fokus terhadap pengembangan produk perikanan seperti rumput laut.

Baca Juga :  Gaet Perusahaan dalam Penanganan Stunting

“Ini juga akan kita sinkronkan. Kita coba merumuskan kebijakan apa yang bisa provinsi lakukan untuk bisa menaungi apa yang dikerjakan di kabupaten kota,” imbuhnya.

Biasanya, rumusan kebijakan untuk pengembangan potensi di kabupaten kota dengan mengundang investasi. Selain berguna bagi kabupaten kota, nantinya hal tersebut juga akan menjadi potensi unggulan di provinsi.

Bertius menegaskan selalu menganut money follow program dalam merencanakan pengembangan pembangunan di Kaltara.

“Sehingga nyambung, yang memproduksi ada yang memasarkan ada. Kita dari sisi perencanaan kita hitung biayanya, ada yang besar ada yang bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Kalau tidak bisa di Pemda, ya bisa ke pemerintah pusat atau swasta,” tutup Bertius. (adv)

Baca Juga :  Gaet Perusahaan dalam Penanganan Stunting

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2920 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *