benuanta.co.id, NUNUKAN – Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Kecamatan Sebatik, Sei manggaris, Krayan, Lumbis, dan Tulin Onsoi merupakan wilayah – wilayah yang berbatasan langsung di negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.
Konsekuensi dari daerah perbatasan di Kabupaten Nunukan memiliki berbagai kerawanan. Mulai dari penyelundupan barang – barang ilegal, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kejahatan narkotika, hingga kerawanan yang menyangkut sisi keamanan dan pertahanan negara, seperti pergeseran patok perbatasan, pencurian ikan, pencurian kayu dan lain sebagainya.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, H. Dian Kusumanto mengatakan semua titik rawan sehingga harus diwaspadai dan dijaga, karena hal itu menyangkut harga diri dan kewibawaan sebagai bangsa yang berdaulat.
“Kita sebagai masyarakat yang tinggal di perbatasan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar semua titik – titik rawan tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata H. Dian Kusumanto pada Kamis, 25 April 2024.
Namun masyarakat di wilayah perbatasan juga harus memiliki semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk ikut menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini.
Sedangkann desa – desa terdepan yang berada di daerah – daerah perbatasan harus terus diberikan motivasi, bahwa mereka mempunyai tanggung jawab dan tugas yang mulia dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
Salah satu cara yang bisa dilakukan, menurutnya adalah dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku, serta kedasaran dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada.
“Masyarakat juga harus diberikan bekal dan kemampuan yang cukup dalam melakukan identifikasi, pemantauan maupun pelaporan ketika mengetahui ada kegiatan – kegiatan ilegal, dan membahayakan wilayah dan kedaulatan negara,’ ujarnya.
Jika masyarakat beserta tokoh – tokoh masyarakatnya yang berada di desa – desa bisa bersinergi dengan jajaran aparat keamanan dan pemerintah di semua tingkatan, ia yakin akan muncul sebuah kekuatan besar dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP Pusat, Drs. Ismawan Harijono menyampaikan di era pemerintahan presiden Joko Widodo pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu agenda prioritas sebagaimana amanat nawacita ketiga yaitu, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia.
“Ini jelas sejalan dengan pembangunan daerah perbatasan yang mengutamakan pembangunan lokasi-lokasi prioritas yaitu kecamatan yang letaknya tepat berbatasan dengan negara tetangga,” ujarnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Nicky Saputra
