benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Pendidikan Kota Tarakan mencatat sekitar 800 tenaga pengajar lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Di antaranya yakni sebanyak 155 orang pada 2023, dan 647 orang pada 2024.
Kabid Ketenagaan dan Sarana Prasarana, Jabir mengatakan usulan P3K sejak 2022 telah tahap orientasi.
“Untuk pengangkatan yang dilakukan dalam beberapa sekolah SD dan SMP terdata 647 lulus secara seleksi masuk P3K, dilaksanakan Kemendagri yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),” katanya pads Selasa, 23 April 2024.
Pengangkatan honorer melalui P3K ini sudah terlaksanakan sejak tahun 2022. Tujuannya, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah-sekolah SD dan SMP.
Diuraikan Jabar, usulan tahun 2024 terdapat 100 formasi guru untuk penempatan 2025. Dari angka tersebut, 10 guru di antaranya masuk kategori khusus secara orientasi. Hal ini telah melalui hasil seleksi pada 22 Desember 2023. Kesepuluh P3K itu, akan dipanggil kembali untuk diberikan Surat Perintah Merintah Tugas (SPMT) dan juga Surat Keputusan (SK) penempatan.
“Yang dimaksud kategori khusus itu mereka yang masuk ke dalam kuota yang telah disediakan. Hanya disediakan 10 kuota, untuk mata pelajaran misalnya Prakarya ternyata yang memiliki ijazah pelajaran Prakaya jarang yang ada di Tarakan. lalu Pendidikan Agama yang kami buka yang mendaftar kurang dari jatah yang kita siapkan,” bebernya.
Selain itu, yang masuk kategori khusus, juga beberapa tenaga kerja honorer 2023 yang sudah terangkat, tapi tidak sempat melengkapi administrasi untuk ikut seleksi 2023. Sehingga mereka turut termasuk kategori 10 peserta khusus.
“Kalau 90 lainnya kategori umum, ini yang diusulkan 100 guru 2023. Kompetisinya umum prioritas, memiliki perlakuan khusus yang diyakinin bakal lulus,” sebutnya.
Ditanyai soal kekuatan anggaran untuk P3K guru di Tarakan, pihaknya mengaku masih belum stabil. Tenaga P3K guru di Tarakan, masih memiliki hak yang berbeda dengan tenaga pengajar PNS. Diungkapkan Jabar, persoalan anggaran masih dikordinasi pada bidang keuangan.
“Kami masih belum bisa maksimal (anggaran), mungkin masih ada hak-hak yang diterima PNS tapi P3K belum bisa menerima,” pungkasnya. (*)
Reporter: Rewinda Karinata
Editor: Nicky Saputra
